DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Setiap orang memiliki hak untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam segi jasmani, rohani dan sosial. Pemenuhan hak anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Namun pada kenyataanya, tidak semua orang mampu memenuhi hak anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orang orang disekelilingmya selaku penanggung jawab kesejahteraan ini bisa digantikan oleh lembaga pengganti posisi orang tersebut yang memiliki fungsi dan peranan yang sejenis. Kami merupakan dan ingin menjadi salah satu alternatif pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi orang – orang terlantar tersebut. Adapun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteran sosial ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang baik .

Nilai-nilai Dasar dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial adalah nilai-nilai yang menjadi sumber untuk menentukan arah serta sasaran usaha Kesejahteraan Sosial. Nilai-nilai tersebut antara lain:

  • Pancasila, Pancasila merupakan sumber formal yang utama karena sila-sila Pancasila merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai dasar lainnya.
  • Religius, dalam praktek nilai religius mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat amal, sedekah dan lain sebagainya, secara umum disebut dengan karitas.
  • Sosial Budaya, nilai-nilai sosial budaya mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kemanusiaan dan kegotongroyongan atau kebersamaan. Istilah umum yang berkembang untuk usaha kesejahteraan sosial, jenis ini disebut istilah filantropis.
  • Profesional Nilai Profesional merupakan landasan bagi pelaksana usaha-usaha kesejahteraan yang ilmiah. Kebutuhan terhadap adanya usaha-usaha kesejahteraan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan hasil diagnosis terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dianggap bermasalah.

Profesi yang berkaitan langsung dengan usaha kesejahteraan sosial adalah Profesi Pekerjaan Sosial. Hubungan antara usaha kesejahteraan sosial dengan Pekerjaan Sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Selain itu, landasan hukum pelayanan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang Undang dan aturan aturan tersendiri, diantaranya : Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas),
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,

Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Sosial tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
  2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,
  3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana,
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (TAS)
  5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,
  6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,
  7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang,
  8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
  9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial,
  10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia,
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat,
  12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial,
  13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya,
  14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
  15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
  17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,

Dan masih banyak Peraturan Peraturan lainnya yang belum bisa kami paparkan disini yang mungkin dapat menjadi Landasan Bidang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya landasan hukum diatas maka Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memiliki kedudukan yang jelas dimata hukum dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Arti kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Dalam buku Miskin ? Jangan Mau, diterangkan dengan kocak bahwa pengertian miskin dan ukuran miskin setiap orang relatif contohnya: Ada yang bilang miskin harta nda papa asal kaya hati; ada juga yang bilang kalau miskin itu kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, sandang, papan, ada pula yang bilang makan ndak makan asal kumpul, selain itu ada juga yang bilang kalau tidak punya uang untuk makan hari ini. Ada pula yang bilan miskin itu anugerah dan kelak di hari akhir hitungannnya lebih cepat dan seterusnya.
Lebih lanjut lagi dalam buku “miskin ? Jangan malu”, diterangkan bahwa pengertian kemiskinan seharusnya dibagi menjadi 4 bagian sehingga membagi kemiskinan menjadi 4 tingkat yaitu:
Pengertian miskin tingkat 1 adalah keadaan yang membutuhkan pokok sandang, pangan, dan papannya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan definisi miskin tingkat 2 yaitu apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi tetapi tidak untuk sekunder.Definisi miskin tingkat 3 yaitu terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak untuk tersier. Selanjutnya untuk definisi miskin tingkat 4 yaitu terpenuhi primer, sekunder, tersier, tetapi tak bisa menjamin anak anda (dari sisi investasi finansial).

Pengertian kemiskinan
Apa itu Kemiskinan
Dalam buku Sosiologi diterangkan bahwa pengertian kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walapun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskian menjadi masalah sosial.
Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari.
Sedankan pada tahun 2012, dikutip dari Tribun, bahwa menurut BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan Rp 233 ribu per bulan, atau Rp 7.000 per hari.

Macam Macam Kemiskinan

Kemiskinan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan diterangkan bahwa kemiskinan terdiri atas tiga macam yaitu kemiskinan absolut, relatif/struktural dan kemiskinan kultural. Walaupun dalam beberapa buku tentang kemiskinan, hanya diterangkan dua saja.
Kali ini akan diberikan tiga pengertian dari macam macam kemiskinan yang ada
  1. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimun. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah dimana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian.
  2. Selanjutnya, apa yang dimaksud kemiskinan relatif? Pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang ataupun keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatnya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan.
  3. Pengertian kemiskinan kultural adalah keadaan dimana individu ataupun kelompok memilih untuk atau mengambil sikap untuk tidak memperbaiki taraf hidupnya yang sekarang dikarenakan budaya yang dimilikinya seperti suku suku pedalaman contohnya, suku anak dalam, kajang dan banyak lagi di Indonesia.

 

PEMBAYARAN ONLINE

PERTAMA DI INDONESIA

BAYAR TAGIHAN LANGSUNG DAPAT UNTUNG !

  • GRATIS 100%
  • TANPA menjual produk!
  • CASHBACK Tiap Transaksi
  • Lebih dari 250 Jenis Pembayaran
  • Hemat & Praktis Kapanpun Dimanapun!

daftar gratis,pembayaran online terlengkap cek tagihan,bayar tagihan online penghasilan tambahan,bonus transaksi

Sangat Praktis & Menguntungkan!
Terobosan Baru Layanan Pembayaran Keluarga Anda

Keluarga Anda mengalami hal-hal ini?

  • Membuang waktu keluarga sia-sia untuk mengantri di ATM/Loket/Minimarket
  • Hanya melakukan pembayaran tanpa adanya keuntungan tambahan bagi keluarga
  • Aktifitas pembayaran hanya menjadi kewajiban rutin bagi keluarga

Telah hadir Terobosan Baru layanan pembayaran yang mampu merubah kewajiban rutin Anda menjadi aktivitas yang begitu mudah… sekaligus menghasilkan keuntungan financial sebagai Sumber Penghasilan Baru Bagi Keluarga Anda.

Jangan Biarkan aktivitas pembayaran dan pembelian Anda hanya menjadi Kewajiban Rutin… Tanpa Memberikan Manfaat Apapun bagi Keluarga Anda!

9  Alasan Mengapa Anda Harus Bergabung :

  • GRATIS 100%
  • Terlengkap di Indonesia! Lebih dari 250 Layanan Pembayaran, Tiket Kereta dan Pesawat
  • Mendapatkan CASHBACK dari tiap transaksi pembayaran
  • Sangat Mudah digunakan melalui Laptop, Aplikasi Mobile, Whatsapp, atau SMS
  • Tanpa antri, hemat waktu, bayar apapun, kapanpun, dimanapun !
  • Tidak terjadi lagi LUPA BAYAR dengan fasilitas PEMBAYARAN OTOMATIS
  • Layanan transaksi 24 Jam NonStop 7 hari seminggu
  • Potensi penghasilan Rp 25 Juta / bulan TANPA MODAL apapun!
  • Perusahaan terpercaya selama lebih dari 7 Tahun dalam bidang pembayaran

Tinggalkan Cara Lama!
Jadikan seluruh aktivitas pembelian / pembayaran menjadi SUMBER PENGHASILAN BARU BAGI KELUARGA Anda…

Daftar Segera

BUKANKAH MENYENANGKAN JIKA ANDA BISA:

  • Bayar Tagihan tanpa perlu keluar rumah
  • Tanpa meninggalkan aktivitas sehari-hari
  • Dapat Cashback dari setiap Tagihan Bulanan
cek tagihan,pembayaran online terlengkap,bayar tagihan online

Apalagi yang Anda Tunggu?
Segera Bergabung Sekarang juga!

Jalinan Kerjasama

Program GULKIN

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

  • Menyempurnakan program perlindungan sosial

  • Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

  • Pemberdayaan masyarakat, dan

  • Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing:

  • Klaster I – Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
  • Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
  • Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Masalah GULKIN

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Negara Indonesia, bahkan di setiap Negara lain sekalipun. Dan tidak dipungkiri  bahwa kemiskinan merupakan musuh terbesar dari setiap bangsa. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga dapat terjadi akibat pengaturan sistem pemerintahannyayang  tidak benar.  Salah satu contoh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah  keterbatasannya lapangan kerja untuk masyarakat dan kekurang adaannya sumber daya  yang nantinya menyebabkan banyaknya pengangguran di setiap Negara. Dan dengan adanya hal tersebut, maka akan banyak masyarakat yang berstatus sebagai pengagguran tidak berpenghasilan da tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena mereka tidak bisa bekerja.

Dan berikut ini merupakan kemiskinan yang dapat dilihat dari penyebab terjadinya kemiskinanannya itu sendiri, yaitu :

  1. Kemiskinan Individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
  2. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakata tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.
  3. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.
  4. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan system pemerintahan suatu Negara.

Bentuk kemiskinan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur pun yang seharusnya mereka belum harus memikirkan masalah perekonomian di suatu bangsa justru mau tidak mau harus turut ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak anak kecil yang masih dibawah umur harus mencari nafkah dijalanan dengan cara mengamen atau meminta-minta dan lain sebagainya untuk bisa menambahi kebutuhan keluarga mereka, sehingga karena terlalu seringnya mereka melakukan hal tersebut dijalanan mereka sampai-sampai harus rela kehilangan masa depannya dengan cara berhenti bersekolah karena keadaan perekonomian yang begitu sulit dihadapinya.

Setiap kemiskinan yang terjadi pasti disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu, dan berikut ini adalah faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

  1. Tingkat pendidikan yang rendah.
  2. Produktivitas tenaga kerja rendah.
  3. Tingkat upah yang rencah.
  4. Distribusi pendapatan yang timpang.
  5. Kesempatan kerja yang kurang.
  6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah.
  7. Penggunaan teknologi masih kurang.
  8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah.
  9. Kultur/budaya (tradisi).
  10. Politik yang belum stabil

Masalah kemiskinan bukan hanya sebagai musuh para bangsa saja, namun kemiskinan juga dapat menghambat proses pengembangan suatu Negara. dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menghilangkan kemiskinan yang ada disuatu Negara, namun perlu diketahui bahwa sebenarnya kemiskinan itu belum dapat dihilangkan seutuhnya, tapi yang lebih tepatnya adalah mengurangi terjadinya kemiskinan pada setiap Negara. Untuk dapat mengurangi kemiskinan tersebut berikut ini ada beberapa cara dapat pemerintah lakukan dalam menguragi kemiskinan, yaitu :

  1. Diadakan pelatihan/kursus agar warga punya keterampilan dan bisa memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.
  2. Diadakan pendidikan yang benar-benar bebas pendidikan dengan kualitas yang baik agar semua warga bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas namun bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang berpendidikan rendah.
  3. Memfasilitasi Usaha Kecil Menegah, agar warga yang punya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai serta bisa merekrut warga lain untuk di pekerjakan. Dengan begitu pengangguran diharapkan bisa berkurang.
  4. Infrastruktur di daerah-daerah di perbaiki agar akses ke tempat lain bisa lebih mudah dan juga murah, dengan begitu warga miskin di harapkan bisa mencari pekerjaan ke daerah-daerah lain dengan mudah.

Masalah Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Negara Indonesia, bahkan di setiap Negara lain sekalipun. Dan tidak dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan musuh terbesar dari setiap bangsa. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga dapat terjadi akibat pengaturan sistem pemerintahannyayang tidak benar. Salah satu contoh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah keterbatasannya lapangan kerja untuk masyarakat dan kekurang adaannya sumber daya yang nantinya menyebabkan banyaknya pengangguran di setiap Negara. Dan dengan adanya hal tersebut, maka akan banyak masyarakat yang berstatus sebagai pengagguran tidak berpenghasilan da tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena mereka tidak bisa bekerja.

Dan berikut ini merupakan kemiskinan yang dapat dilihat dari penyebab terjadinya kemiskinanannya itu sendiri, yaitu :

  1. Kemiskinan Individu, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.
  2. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakata tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.
  3. Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.
  4. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan system pemerintahan suatu Negara.

Bentuk kemiskinan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur pun yang seharusnya mereka belum harus memikirkan masalah perekonomian di suatu bangsa justru mau tidak mau harus turut ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak anak kecil yang masih dibawah umur harus mencari nafkah dijalanan dengan cara mengamen atau meminta-minta dan lain sebagainya untuk bisa menambahi kebutuhan keluarga mereka, sehingga karena terlalu seringnya mereka melakukan hal tersebut dijalanan mereka sampai-sampai harus rela kehilangan masa depannya dengan cara berhenti bersekolah karena keadaan perekonomian yang begitu sulit dihadapinya.

Setiap kemiskinan yang terjadi pasti disebabkan oleh beberapa faktor-faktor tertentu, dan berikut ini adalah faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

  1. Tingkat pendidikan yang rendah.
  2. Produktivitas tenaga kerja rendah.
  3. Tingkat upah yang rencah.
  4. Distribusi pendapatan yang timpang.
  5. Kesempatan kerja yang kurang.
  6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah.
  7. Penggunaan teknologi masih kurang.
  8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah.
  9. Kultur/budaya (tradisi).
  10. Politik yang belum stabil

Masalah kemiskinan bukan hanya sebagai musuh para bangsa saja, namun kemiskinan juga dapat menghambat proses pengembangan suatu Negara. dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menghilangkan kemiskinan yang ada disuatu Negara, namun perlu diketahui bahwa sebenarnya kemiskinan itu belum dapat dihilangkan seutuhnya, tapi yang lebih tepatnya adalah mengurangi terjadinya kemiskinan pada setiap Negara. Untuk dapat mengurangi kemiskinan tersebut berikut ini ada beberapa cara dapat pemerintah lakukan dalam menguragi kemiskinan, yaitu :

  1. Diadakan pelatihan/kursus agar warga punya keterampilan dan bisa memanfaatkan keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.
  2. Diadakan pendidikan yang benar-benar bebas pendidikan dengan kualitas yang baik agar semua warga bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas namun bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang berpendidikan rendah.
  3. Memfasilitasi Usaha Kecil Menegah, agar warga yang punya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai serta bisa merekrut warga lain untuk di pekerjakan. Dengan begitu pengangguran diharapkan bisa berkurang.
  4. Infrastruktur di daerah-daerah di perbaiki agar akses ke tempat lain bisa lebih mudah dan juga murah, dengan begitu warga miskin di harapkan bisa mencari pekerjaan ke daerah-daerah lain dengan mudah.

Penghambat pembangunan

Salah satu penghambat pembangaunan ekonomi adalah kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat.

Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun 2005 jumlah rakyat miskin mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2008 Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.Pada prinsipnya, pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus bersifat multidimensional mengingat penyebab dari kemiskinan tidak hanya merupakan masalah fisik akan tetapi juga menyangkut permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberadaan sektor UMKM yang selama ini bisa dikatakan terabaikan oleh pemerintah yang ditandai oleh minimnya kebijakan yang berpihak pada sektor ini, dewasa ini makin menancapkan akarnya betapa sektor UMKM sangatlah vital dalam menyokong kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini di tandai dengan eksissnya sektor ini ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 jika dibandingkan dengan sektor yang lain.

Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.
Walaupun demikian, sector UMKM dengan peran vitalnya sebagi instrument penopang perekonomian Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan yang berpihak pada sector ini. Namun demikian, kiranya kita patut optimis dengan kemajuan sector UMKM sebagai instrument kompetitif penanggulangan kemiskinan.

Beberapa Program gulkin

Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:
a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;
e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).