Proposal Pembuatan website

PROPOSAL PENAWARAN

JASA PEMBUATAN WEBSITE

BADAN EKONOMI KERAKYATAN DAN UMKM

LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL

GENPENUS

Lampiran  : 1 (satu ) set Proposal

Perihal   : Penawaran Pembuatan Website

 

Kepada Yth.

Bapak / Ibu, Saudara/I,

Sebangsa dan Setanah Air.

Di Tempat

 

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah menerima dan meluangkan waktu untuk membaca proposal penawaran ini sehingga Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan dan memilih beberapa produk jasa yang kami tawarkan.

Kami dari Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) merupakan salah satu Organisasi berbadan hukum perkumpulan yang berfokus pada kegiatan dan aktifitas social meliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Berita dan informasi dalam bentuk media siber ( PERS ), Pelayanan Usaha Ekonomi kerakyatan dan UMKM,  Pelayanan Advokasi / Pendamping Masyarakat, dan Pelayanan Pendidikan dan pelatihan bagi para pemuda dan masyarakat.

Dalam rangka Bhakti social dalam bidang dunia teknologi informasi kami membuka layanan khusus dalam pengembangan website, dalam hal ini kami lebih menitikberatkan dalam pelayanan jasa pembuatan, pengembangan, dan memaksimalkan website untuk meningkatkan pengunjung pada website sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk membeli produk atau jasa yang anda tawarkan sesuai harapan.

Melalui proposal penawaran ini, kami menawarkan perancangan website untuk perusahaan anda yang sedang anda pimpin ataupun untuk website profile anda sendiri, Adapun produk jasa perancangan website yang kami tawarkan yang telah terlampir dalam proposal ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

 

ttd

Team web.gps.or.id

 

Neoliberalisme dan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme.

Neoliberalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun dan dijalankan di atas tiga prinsip sebagai berikut:

  1. Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar;
  2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan
  3. Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam perkembangannya, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi;
  2. Liberalisasi sektor keuangan;
  3. Liberalisasi perdagangan; dan
  4. Pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan
  3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan.

Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

  1. Mengembangkan koperasi
  2. Mengembangkan BUMN;
  3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
  5. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme.

Sebab itu, neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (Keynesianisme) dan ekonomi pasar sosial sebagai salah satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred Muller-Armack (Giersch (1961) tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan, karena keduanya adalah system ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas.

 

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut:

  1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
  2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
  4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
  5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

 

Alasan Ekonomi Kerakyatan Perlu Dijadikan Strategi Pembangunan Ekonomi

Ada 4 (empat) alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia ( Mardi Yatmo Hutomo ).

 

Keempat alasan, dimaksud adalah :

1. Karakteristik Indonesia

Pengalaman keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brazil, meniru konsep pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika, ternyata bagi negara-negara berkembang lainnya memberikan hasil yang berbeda. Pengalaman Indonesia yang mengandalkan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, mengandalkan investasi dari luar negeri, memperkuat industri substitusi ekspor, selama dua sampai tiga dasawarsa memang berhasil mendorong pertumbuhan output nasional yang cukup tinggi dan memberikan lapangan kerja cukup luas bagi rakyat. Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu dari delapan negara di Asia sebagai Asian Miracle, karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cukup mantap selama tiga dasawarsa, tetapi ternyata sangat rentan dengan terjadinya supply shock. Krisis mata uang Bath di Thailand, ternyata dengan cepat membawa Indonesia dalam krisis ekonomi yang serius dan dalam waktu yang amat singkat, ekonomi Indonesia runtuh.

Fakta ini menunjukkan kepada kepada kita, bahwa  konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang berhasil diterapkan di suatu negara, belum tentu akan berhasil bila diterapkan di negara lain. Teori pertumbuhan Harrod-Domar –Rostow – David Romer – Solow, dibangun dari struktur masyarakat pelaku ekonomi yang berbeda dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap teori selalu dibangun  dengan asumsi-asumsi tertentu, yang tidak semua negara memiliki syarat-syarat yang diasumsikan. Itulah sebabnya, untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat, stabil dan berkeadilan, tidak dapat menggunakan teori generik yang ada. Kita harus merumuskan konsep pembangunan ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik rakyat, tuntutan konstitusi kita, dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif kita.

 

2. Tuntutan Konstitusi

Walaupun rumusan konstitusi kita yang menyangkut tata ekonomi yang seharusnya dibangun, belum cukup jelas sehingga tidak mudah untuk dijabarkan bahkan dapat diinterpretasikan bermacam-macam (semacam ekonomi bandul jam, tergantung siapa keyakinan ideologi pengusanya); tetapi dari analisis historis sebenarnya makna atau ruhnya cukup jelas. Ruh tata ekonomi usaha bersama yang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan pasal 33 dinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi  tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan.

 

3. Fakta Empirik

Dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap valas, ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional.  Bahwa akibat krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi hampir tidak dapat dikendalikan, ekspor menurun (khususnya ekspor produk manufaktur), impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat, adalah benar. Tetapi itu semua ternyata tidak berdampak serius terhadap perekonomian rakyat penghasilannya bukan dari menjual tenaga kerja.

Usaha-usaha yang digeluti atau dimiliki oleh rakyat banyak yang produknya tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami goncangan yang berarti. Fakta yang lain, ketika investasi nol persen, bahkan ternjadi penyusutan kapital, ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,4 persen pada tahun 1999. Ini semua membuktikan bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya warga negara.

 

4. Kegagalan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang telah kita laksanakan selama ini, dilihat dari aspek makro ekonomi memang menunjukkan hasil-hasil yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen pertahun. Pendapatan perkapitan  meningkat cukup tajam, volume dan nilai eksport non migas juga meningkat. Tetapi pada aspek lain, kita juga harus mengakui, bahwa jumlah penduduk miskin jumlahnya tetap banyak, kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan atar daerah makin lebar, dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga negara juga meningkat. Terjadi paradok ekonomi.

Walaupun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah kita dilaksanakan, program pemerataan telah kita jalankan, tetapi ternyata semuanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah dimaksud. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini sebenarnya bukan hanya program penanggulangan kemiskinan, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembangunan adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan.

Hal terpenting saat Wawancara Kerja

3 Hal terpenting saat Wawancara Kerja

Berikut ini terdapat  langkah-langkah dari tim Jooble untuk menuju keberhasilan Anda di dalam meraih pekerjaan idaman Anda. Metode dan langkah ini sudah diuji cobakan oleh berbagai kandidat , berdasarkan trial and error ditambah dengan berbagai modul, ide-ide terbaik yang kami rangkum dalam artikel ini, jadi Anda tidak perlu menemui banyak hambatan seperti saya pada waktu lalu.

Ada 3 hal yang menjadi poin-poin utama dalam interview kerja, yaitu:

1.Perilaku.

Perilaku adalah hal yang sangat mempengaruhi kesuksesan Anda saat diwawancarai pada temapt kerja baru Anda. Ciri-ciri yang paling penting dalam perilaku seorang pelamar kerja adalah image diri, antusiasme, keberanian dan keterbukaan terhadap pengetahuan baru, pola pikiran positif dan kemampuan kerja keras terus.

2. Penampilan

Penampilan seorang pencari kerja atau karyawan baru selalu menjadi sumber pertama untuk mengetahui lebih dalam tentang Anda. Sehubungan dengan ini, penampilan seringkali berperan sangat penting pada waktu diwawnacarai. Cara berpakaian, gaya berbicara, bahasa tubuh, dan kepercayaan diri Anda yang kuat adalah hal-hal yang secara signifikan dapat mempengaruhi penilaian pemberi kerja terhadap penampilan Anda.

3. Cara berkomunikasi

Jumlah besar perusahaan menilai keterampilan berkomunikasi saat bertemu dengan karyawan baru. Jangan heran jika penilaian terhadap kemampuan komunikasi kandidat karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam saat wawancara kerja.

Umumnya, penilaian kemampuan komunikasi ini merupakan kumulatif dari penilaian terhadap beberapa sifat yang dimiliki oleh calon karyawan, seperti: kemudahan dalam berbicara, penggunaan bahasa tubuh dalam berkominikasi, keruntutan logika dalam penyampaian ide, kemampuan mendengarkan dan memahami gagasan rasa orang lain, penghargaan terhadap sikap orang lain, rasa empati dan simpati, cara memberi dan menerima kritik, serta kemampuan mereka dalam mengelola konflik dengan orang lain.

Di dalam artikel ini telah dijelaskan secara terperinci ke 3 langkah tersebut di atas, sehingga Anda dapat dengan mudah mempersiapkan diri dalam menghadapi wawancara kerja, apapun posisi kerja yang Anda lamar.

salam sukses

One site. All jobs

System dan Ciri Ekonomi

 

Sistem Ekonomi Kerakyatan

  1. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pengendalian anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 2008).
  2. Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.

Untuk memahami lebih lanjut sistem ekonomi kerakyatan dalam praktek, tidak perlu menempuh cara yang sulit, cukup  datangilah dan bicaralah dengan para pelaku ekonomi rakyat, tidak perlu sampai jauh ke plosok daerah yang sulit dijangkau, lihatlah di sekeliling kita. Apabila Anda bersedia untuk bersimpati dan berempati sedikit saja dengan perjuangan hidup mereka, maka sebenarnya tidak sulit untuk menemukan fakta-fakta penerapan asas-asas ekonomi kerakyatan ini dihampir segala cabang kegiatan ekonomi seperti di bidang pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, dan bidang jasa. Sebaliknya selama kita selalu menganggap teramat sulit mempelajari kehidupan ekonomi rakyat, bahkan kita cenderung menganggap ekonomi rakyat itu tidak ada, atau dianggap system ekonomi yang illegal, maka argumentasi kita akan selalu berputar-putar dengan acuan teori ekonomi barat yang tidak cocok untuk Indonesia (Mubyarto,2003)

            Praktik-praktik ekonomi Kerakyatan  yang moralistik, demokratik, dan mandiri, sangat mudah ditemukan di lapangan tanpa upaya-upaya ekstra keras. Mereka, pelaku-pelaku ekonomi rakyat melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Itulah  Ekonomi Kerakyatan  dalam aksi. Aplikasi Ekonomi Kerakyatan sesungguhnya melekat pada prilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Sebesar 99,9% Pelaku ekonomi di Indonesia adalah mereka sebagian besar rakyat yang masuk dalam skala usaha ikro, kecil dan menengah (pangsa pasar 20%),  dan sisanya 0,1% pelaku ekonomi adalah usaha besar dan konglomerat (pangsa pasar 80%).

 

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

  1.Peranan vital negara (pemerintah).

Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

 

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

 

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi).

Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggaran melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

 

4. Pemerataan penguasaan faktor produksi

Sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

 

5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian

Berdasrkan Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

 

6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan

Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”. Karakter utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

 

7. Kepemilikan saham oleh pekerja

Dengan diangkatnya kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

 

Upaya wujudkan Ekonomi

Contoh Upaya-Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan :

1.   Alokasi Anggaran untuk Panjaminan Kredit untuk Usaha Rakyat

Yang dibutuhkan oleh usaha rakyat sebenarnya bukan subsidi bunga dan bukan dana block grant, tetapi akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya penjaminan kredit untuk UKM.

Mengapa perlu penjaminan, sebab bank adalah risk aversion sehingga tidak berminat memberikan kredit kepada UKM yang memang memiliki default risk tinggi. Tidak efektifnya kebijakan credit rationing dengan mewajibkan bank umum menyalurkan 25 persen kredit kepada UKM dengan subsidi bunga dari pemerintah, adalah argumentasi yang cukup kuat tentang perlunya penjaminan pemerintah untuk kredit UKM.

Strategi ini, selain tidak akan membebani anggaran belanja pemerintah yang terlalu besar, juga bagian dari pembelajaran bagi UKM untuk terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan formal dan pembelajaran bagi UKM untuk mandiri dan efisien.

 

2.   Kebijakan Perpajakan

Untuk mendorong UKM bergabung pada koperasi (baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri), maka UKM yang bergabung diberi keringanan pajak. Demikian pula kepada perusahaan apapun   yang bersedia menjual sahamnya kepada pegawainya, diberi keringanan pajak.

 

3. Kebijakan Pertanahan

Lahan dalam perekonomian merupakan faktor modal yang penting. Meningkatnya jumlah petani landless dalam 3 dekade  terakhir, dan hilangnya spesifikasi pemilikan komunal atas sumber daya hutan, merupakan ancaman serius dalam membangun ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, perlindungan bagi masyarakat adat atas tanah ulayat, perlindungan petani melalui sertifikasi tanah, perlu dilakukan. Kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak pemilikan atas tanah ulayat, akan membantu penguatan ekonomi rakyat.

Perusahaan Hutan Rakyat (bukan HPH tetapi mirip HPH hanya pemilikan sahamnya adalah oleh masyarakat adat setempat), akan dapat dibangun bila pemerintah mengakui hak pemilikan hutan ulayat. Demikian juga Perusahaan Perkebunan Rakyat (bukan Perkebunan Inti Rakyat, tetapi mirip PIR hanya pemilikan sahamnya oleh masyarakat adat setempat), akan dapat dibangun bila pemerintah mengakui hak pemilikan hutan ulayat.

4.    Kebijakan Upah

Dari model ekonomi income masyarakat, salah satu sumber pendapatan masyarakat adalah dari upah dan gaji. Rendah tingginya upah dan gaji yang diterima, tergantung dari tingkat upah perjam/bulan, lama jam kerja, dan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Tinggi rendahnya tingkat upah dan gaji ditentukan oleh kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya ditentukan oleh tingat pendidikan, tetapi juga sikap mental (etos kerja, profesionalitas, dan kedisiplinan). Lama jam kerja dan jumlah anggota keluarga yang bekerja ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja.

Kebijakan penetapan batas Upah Minimum Regional (UMR), seperti yang selama ini digunakan pemerintah dalam melindungi kaum pekerja, sebenarnya tidak memecahkan permasalahan ketenagakerjaan. Intervensi pemerintah secara langsung dalam menentukan upah dan gaji pekerja, justru menimbulkan permasalahan baru yang lebih serius, seperti pengangguran dan permasalahan sektor informal. Perbaikan gaji dan upah, seharusnya diserahkan melalui mekanisme pasar tenaga kerja.

Oleh sebab itu, dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan dari sisi ketenagakerjaan, harus ada kebijakan baik disisi demand maupun di sisi supply. Di sisi supply, intervensi yang dibutuhkan dari pemerintah adalah peningkatan kualitas tenaga kerja. Sedang di sisi demand, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah perluasan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter, penumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif, dan industrialisasi di perdesaan.  Untuk meningkatkan upah pekerja, jalan yang aman untuk ditempuh adalah melalui stimulus penciptaan lapangan kerja. Meluasnya lapangan kerja akan menggeser kurve permintaan, sehingga tingkat upah akan meningkat.  Stimulan untuk menciptakan lapangan kerja dapat ditempuh melalui peningkatan investasi. Peningkatan investasi tidak harus menurunkan suku bunga bank, tetapi memperluas akses unit produksi rakyat untuk memperoleh pinjaman di lembaga keuangan bank.

5.   Pertanian

Pengadaan sarana produksi pertanian dalam jumlah sedikit akan meningkatkan harga perunit sarana produksi, dan akibatnya biaya produksi per unit produk menjadi tinggi. Dengan produksi kecil dan keuntungan kecil, akan menjadi kendala untuk terjadinya akumulasi kapital di setiap unit produksi. Akibatnya hampir tidak pernah terjadi investasi baru di sektor ini, baik dalam bentuk pengadaan alat-alat mekanisasi pertanian, maupun perluasan lahan.

Dengan skala usaha kecil-kecil dengan jumlah jutaan dan tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, menyebabkan posisi tawar mereka baik di pasar input maupun di pasar output, sangat lemah. Di pasar input mereka berhadapan dengan monopoli, sedang di pasar output mereka menghadapi monopsoni. Oleh sebab itu, jalan keluar yang relatif baik adalah melalui merger antarunit usaha pertanian atau coorporate farming. Melalui coorporate farming (CF), produksi pertanian dilakukan melalui unit-unit perusahaan pertanian yang saham seluruhnya dimiliki oleh petani yang bersangkutan. Model CF tidak saja diterapkan untuk pertanian tanaman pangan, tetapi juga untuk perkebunan.

 

6. Perdagangan

Struktur usaha di sektor perdagangan, seperti kita ketahui bersama, terdiri dari unsur distributor, retail besar, dan retail kecil. Perusahaan distributor pada umumnya dimiliki atau merupakan anak perusahaan dari produsen atau dimiliki oleh perusahaan terbatas yang pemilik bukan produsen tetapi sebagian sahamnya dimiliki oleh produsen.  Pemilikan saham di distributor dan retail besar, pada umumnya hanya oleh sebagian kecil orang.

Dalam rangka penguatan ekonomi kerayatan, struktur pemilikan saham di distributor dan retail besar, perlu dilakukan peninjauan kembali. Intinya adalah, sebanyak-banyaknya warga negara harus memiliki saham di sektor perdagangan. Bentuknya adalah, retail-retail kecil harus membentuk koperasi. Melalui koperasi ini, retail-retail kecil memiliki saham di retail besar dan di peerusahaan distributor.

 

7. Kehutanan dan Pertambangan

Selama ini konsep bahwa  “bumi air dan segala isinya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, dipahami kekayaan alam, khususnya kekayaan hutan dan bahan galian dikuasai negara, lalu oleh pemerintah sebagai wakil negara mengkonsesikan kepada pihak swasta (misalnya dalam bentuk HPH, kontrak karya), kemudian penerimaan bagi hasil dan pajak atas eksploitasi sumber daya alam tersebut dibagi dua, sebagian diberikan kepada pemerintah daerah dan sebagian lagi untuk pemerintah pusat.

Bagian daerah tersebut selanjutnya untuk membiayai pembangunan di daerahnya dan bagi pusat dibagikan kepada daerah bukan penghasil dan atau digunakan pusat untuk untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau penduduk dimana sumber daya alam itu berada, kadang-kadang tidak merasakan manfaat atas eksploitasi sumber daya alam yang bersangkutan. Bahkan penduduk lokal harus menanggung biaya eksternalitas disekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi dimaksud.

Pengakuan atas pemilikan komunal terhadap sumber daya alam yang selanjutnya melibatkan masyarakat lokal dalam eksploitasi, merupakan pilihan kebijakan yang  cukup baik bila ditinjau dari aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek keberlanjutan. Melalui pengakuan hak kepemilikan komunal, masyarakat bersama pemerintah secara bersama-sama dapat: (1) mengkonsesikan sepenuhnya kepada pihak investor dengan pemilikan saham bersama antara pemerintah, masyaakat lokal, dan investor, (2) melakukan kerja sama dengan pihak investor dengan pola Kerja Sama Operasional (KSO), atau (3) bersama pemerintah membentuk perusahaan yang akan mengeksploitasi sumber daya alam yang bersangkutan.

 

Agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan.

Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan.

Kelima agenda tersebut merupakan inti dari politik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk (entry point) bagi terselenggarakannya sistem ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang.

  1. Menciptakan sistem politik yang pro rakyat;
  2. Peningkatan disiplin anggaran dengan memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya;
  3. Menciptakan persaingan yang berkeadilan (fair competition);
  4. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah dan pro rakyat;
  5. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap;
  6. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “sesungguhnya” dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

Aplikasi MobilePay google play

Genpenus MobilePay adalah sebuah aplikasi online untuk ponsel android yang terdapat pada google Play store.

Aplikasi ini memiliki update versi terbaru 1.2.0 dari aplikasi Genpenus MobilePay,

Anda dapat melakukan Download Genpenus MobilePay gratis langsung dari ponsel android anda.

picture-unggulan

Fitur Aplikasi Genpenus MobilePay Android Terbaru

Genpenus MobilePay ( GMP ) merupakan aplikasi unit usaha ekonomi kerakyatan yang ringan, cepat, aman dan mudah digunakan.

Aplikasi ini bisa digunakan untuk :
– Membeli Pulsa Online (All Operator dan Nominal)
– Membeli Token PLN
– Membeli Voucher Game
– dll

dan bisa digunakan untuk mengecek dan membayar:
– Tagihan Rekening Bulanan PLN, PDAM atau TELKOM
– TV Kabel
– Angsuran/cicilan Kredit Multifinance
– BPJS Kesehatan
– dll

Keunggulan Genpenus MobilePay ( GMP ) :
1. Transaksi pembelian maupun pembayaran online bisa dilakukan selama 24 Jam
2. Bisa langsung transaksi atau daftar member dengan sistem deposit (minimal Rp 50.000)
3. Mendukung pembayaran dari bank BCA, Mandiri, BNI dan BRI
4. Dilengkapi fitur cek transaksi untuk memudahkan pengguna melacak dan melihat transaksi-transaksi yang pernah dilakukan
5. Layanan Costumer Service Online 24 Jam via SMS, Line dan Whatsapp

Cukup Bayar Sekali, Bisa Transaksi Berkali-kali
Lebih Praktis, Hemat & Cepat, Download dan buktikan sekarang juga!

 

download aplikasi Genpenus MobilePay

aplikasi Genpenus MobilePay

Aplikasi Genpenus MobilePay yang dibuat oleh Karyatama Solusindo.

Silahkan Download Genpenus MobilePay untuk ponsel Android dan ini gratis untuk anda dan instal.

Aplikasi Genpenus MobilePay

Arti kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
Dalam buku Miskin ? Jangan Mau, diterangkan dengan kocak bahwa pengertian miskin dan ukuran miskin setiap orang relatif contohnya: Ada yang bilang miskin harta nda papa asal kaya hati; ada juga yang bilang kalau miskin itu kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, sandang, papan, ada pula yang bilang makan ndak makan asal kumpul, selain itu ada juga yang bilang kalau tidak punya uang untuk makan hari ini. Ada pula yang bilan miskin itu anugerah dan kelak di hari akhir hitungannnya lebih cepat dan seterusnya.
Lebih lanjut lagi dalam buku “miskin ? Jangan malu”, diterangkan bahwa pengertian kemiskinan seharusnya dibagi menjadi 4 bagian sehingga membagi kemiskinan menjadi 4 tingkat yaitu:
Pengertian miskin tingkat 1 adalah keadaan yang membutuhkan pokok sandang, pangan, dan papannya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan definisi miskin tingkat 2 yaitu apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi tetapi tidak untuk sekunder.Definisi miskin tingkat 3 yaitu terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak untuk tersier. Selanjutnya untuk definisi miskin tingkat 4 yaitu terpenuhi primer, sekunder, tersier, tetapi tak bisa menjamin anak anda (dari sisi investasi finansial).

Pengertian kemiskinan
Apa itu Kemiskinan
Dalam buku Sosiologi diterangkan bahwa pengertian kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walapun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskian menjadi masalah sosial.
Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari.
Sedankan pada tahun 2012, dikutip dari Tribun, bahwa menurut BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan Rp 233 ribu per bulan, atau Rp 7.000 per hari.

Macam Macam Kemiskinan

Kemiskinan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan diterangkan bahwa kemiskinan terdiri atas tiga macam yaitu kemiskinan absolut, relatif/struktural dan kemiskinan kultural. Walaupun dalam beberapa buku tentang kemiskinan, hanya diterangkan dua saja.
Kali ini akan diberikan tiga pengertian dari macam macam kemiskinan yang ada
  1. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimun. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah dimana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian.
  2. Selanjutnya, apa yang dimaksud kemiskinan relatif? Pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang ataupun keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatnya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan.
  3. Pengertian kemiskinan kultural adalah keadaan dimana individu ataupun kelompok memilih untuk atau mengambil sikap untuk tidak memperbaiki taraf hidupnya yang sekarang dikarenakan budaya yang dimilikinya seperti suku suku pedalaman contohnya, suku anak dalam, kajang dan banyak lagi di Indonesia.

 

Manfaat Ekonomi Kerakyatan

 

Manfaat  Ekonomi Kerakyatan:

  • Orang yang kurang mendapatkan dalam posisi untuk perlakuan yang sama dalam hukum atau masalah ekonomi yang merata.
  • Dapat memberikan kepada orang-orang biasa melalui berbagai program asli operasional lebih banyak perhatian.
  • Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
  • Bisa kegiatan ekonomi pada saat yang sama lebih banyak karyawan produktif dapat melahirkan semangat kewirausahaan.
  • Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
  • Hubungan antara produksi, distribusi dan konsumsi juga sama lain dan harus sangat baik.

Pengertian Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi Demokrat adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat rakyat.Dimana ekonomi sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau pekerjaan orang-orang biasa dilakukan (populer) yang mengelola secara mandiri sumber ekonomi, yang dapat dibudidayakan dan menguasai, selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dll, ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, tanpa kepentingan masyarakat lain yang disebut mengorbankan keadilan.

Singkat ILO169 Konvensi 1989 mendefinisikan ekonomi tradisional yang demokratis adalah ekonomi yang kehidupannnya dasar kehidupan masyarakat lokal dalam konservasi. Pembangunan ekonomi yang demokratis berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan dan lahan mereka turun-temurun. Kegiatan ekonomi kerakyatan ini tersambung, antara lain, subsistem ekonomi pertanian tradisional seperti perburuan, pertanian, perikanan dan hutan lainnya di seluruh kegiatan lingkungan alam serta kerajinan dan toko-toko kerajinan. Semua kegiatan ekonomi tradisional dan berbasis masyarakat, yang berarti bahwa hanya dimaksudkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup
komunitas mereka sendiri. Kegiatan ekonomi telah dikembangkan untuk membantu diri mereka sendiri dan komunitas mereka, sehingga tidak mengambil keuntungan dari sumber daya alam di sana.

Ide ekonomi rakyat dikembangkan sebagai upaya alternatif oleh para ekonom Indonesia untuk tackle yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori kegagalan pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa sukses di negara-negara wilayah Eropa, telah terbukti menjadi realitas lain di sejumlah negara yang berbeda mengangkat. Diharapkan bahwa hasil pertumbuhan ini bisa dinikmati dengan strata bawah masyarakat, ada banyak orang di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati hasil pembangunan diharapkan untuk streaming itu. Di kebanyakan negara berkembang melebar kesenjangan sosial ekonomi. Pengalaman ini akhirnya mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan diarahkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas dipertimbangkan, namun pelaksanaannya perlu menjadi penyebab sesuai dengan inti dari pembangunan nasional pada manusia.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang mendukung kepentingan rakyat. Pernyataan jelas bahwa konsep manusia dalam upaya ekonomi, untuk lebih mempromosikan komunitas dikembangkan. Dengan kata lain, konsep ekonomi orang keluar sebagai strategi untuk membangun lagi terutama kesejahteraan pemberdayaan masyarakat. Setelah Profesor, FE UGM (alm) Prof. Dr. Mubyarto adalah sistem demokrasi ekonomi, sistem ekonomi, berasas hubungan, kedaulatan rakyat dan memihak benar – orang sungguhpada ekonomi Dalam prakteknya, ekonomi, orang-orang dan jaringan ekonomi (jaringan) senyawa dijelaskan – menghubungkan pusat – pusat inovasi, produksi dan kemandirian usaha perusahaan dalam jaringan berbasis IT untuk pembentukan jaringan antara Sentara Pasar Tunggal dan Ekonomi.

Ketika jaringan, masyarakat berusaha ekonomi siap bersaing di era globalisasi, menjadi melalui adopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih, seperti yang diselenggarakan di lembaga “organisasi ekonomi internasional, komunitas bisnis dari orang-orang dengan sistem co -operative dan publik kepemilikan. Kedua demokrasi ekonomi sebagai antitesis dari paradigma ekonomi berbasis konglomerat-gaya produksi massal Taylorisme. Agar ekonomi jaringan ekonomi memiliki teknologi tinggi sebagai faktor yang nilai terbesar tambah dari proses ekonomi yang diadopsi itu sendiri. Faktor , skala ekonomi dan lebih efisien, yang akan menjadi dasar dari persaingan bebas, memerlukan keterlibatan memiliki jaringan orang-orang bisnis, berbagai pusat kemandirian ekonomi rakyat, kemandirian ekonomi skala besar orang pola skala besar Manajemen Model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut pembeli.

Sehubungan dengan uraian di atas, sehingga tatanan ekonomi yang demokratis tidak hanya di tingkat wacana untuk menghentikan serangkaian program ekonomi kerakyatan beton harus diangkat ke permukaan. Secara garis besar, ada lima agenda ekonomi kerakyatan utama yang perlu diperangi. Agenda di pusat marginalisasi ekonomi dan politik titik kelima adalah titik masuk (entry point) untuk terselenggarakannya sistem ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang =
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya; Penghapusan monopoli melalui penerapan mekanisme; Pameran kompetisi (persaingan yang adil); Peningkatan alokasi sumber pendapatan pemerintah untuk kota. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada penyewa; Pembaharuan dari Koperasi Masyarakat UU dan pembentukan koperasi di sektor dan kegiatan yang berbeda.

Apa yang dapat diamati kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan bisnis orang tidak lokomatif pada paradigma, tetapi paradigma yayasan. Ini berarti bahwa peningkatan kesejahteraan tidak lagi mengandalkan
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan konglomerat, tapi oleh kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang adil, pertanian sera bisnis peran koperasi sejati yang diharapkan untuk bertindak sebagai dasar untuk emansipasi ekonomi masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi untuk memberdayakan orang
adalah implementasi dari strategi demokrasi ekonomi, produksi dilakukan oleh semua untuk semua, di bawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota Komunitas, dan. Prioritas kesejahteraan masyarakat lebih kesejahteraan individu. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi, sehingga kebijakan dan program apapun pembangunan harus menguntungkan paling miskin dan paling makmur. Ini adalah pengembangan dari generasi masa depan, dan penyediaan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan kurang beruntung.

Masalahnya, struktur lembaga-lembaga politik dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat masyarakat yang ada saat ini adalah alat kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat kabupaten. Jadi pertanyaannya adalah pengembangan
Orang bisnis tidak dapat dipisahkan dari lembaga-lembaga politik di tingkat kabupaten. Bagi mereka, iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat harus menyediakan. Di desa dan tingkat kabupaten bisadimulai dengan Pratana demokratisasi sosial-politik untuk benar-benar inklusif dan partisiporis di tingkat kabupaten, mitra dan penekan desa dan birokrasi kabupaten menjadi kebutuhan pembangunan kebutuhan rakyat.
Berikut adalah fitur dari tatanan ekonomi yang demokratis

 

Ciri-ciri Ekonomi Kerakyatan :

  • Kontrol untuk kebutuhan hidup, negara atau pemerintah adalah untuk melayani negara-negara yang ditargetkan. Seperti: minyak, air dan sumber daya alam lainnya.
  • Peran negara dalam perekonomian sangat penting, tapi tidak dominan, dan begitu Perana adalah dengan pihak swasta yang posisinya penting, tetapi tidak mendominasi. Sehingga tidak kondisi sistem ekonomi liberal mungkin atau perintah sistem ekonomi. Kedua belah pihak seperti pemerintah dan lembaga-lembaga swasta koeksistensi damai dan saling mendukung satu sama lain.
  • Masyarakat dalam perekonomian ini adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, dimonitor dan dikelola oleh anggota masyarakat.
  • Tenaga kerja dan modal tidak mendominasi perekonomian, karena ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip keluarga.

 

Tujuan dari Ekonomi kerakyatan :

  • Dalam rangka membangun sebuah negara merdeka secara ekonomi, politik yang berdaulat, dan memiliki kepribadian semua budaya.
  • Dalam rangka mempromosikan distribusi seragam pendapatan.
  • Perekonomi dapat mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
  • untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
  • Kekuatan dan kelemahan dari tatanan ekonomi yang demokratis.

 

Layanan Keuangan Mikro

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kelompok G-20. G-20 merupakan sebutan bagi perkumpulan ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia saat ini sedang berada pada kategori negara berkembang. Tidak mengherankan jika kondisi ekonomi rakyat sebagian besar masih berada di bawah rata-rata negara maju, Amerika Serikat sebagai contohnya.

Banyak masyarakat Indonesia masih berpenghasilan rendah yang menyebabkan mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kondisi yang sedemikian rumit tersebut maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat menggandeng mereka untuk meningkatkan taraf hidup terutama dalam peningkatan kondisi perekonomiannya. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat hadir di tengah masyarakat untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian.

Mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya-tanya apakah ada lembaga seperti itu? Jawabannya adalah ada, yaitu lembaga keuangan mikro. Lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan dimana dikhususkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa kepada mereka (masyarakat) yang memiliki penghasilan minim serta masuk dalam lingkaran miskin, selain itu juga untuk mereka para pengusaha kecil atau mikro yang masih membutuhkan bantuan. Bentuk bantuannya bisa berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan simpanan. Di sini akan dipaparkan beberapa peran dari lembaga keuangan mikro khususnya di Indonesia.

Peran Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sarana dan program tersebut diantaranya dengan mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Dengan demikian makan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro di tingkat bawah seperti pedesaan.

Peran Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor usaha mikro. Usaha tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga kecil. Selain itu juga menumbuh kembangkan produksi mikro dalam jumlah yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti dan jenis usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil mikro sudah jelas terbukti memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis yang tinggi. Ketika krisis ekonomi sedang di alami oleh negara-negara ASEAN tidak terkecuali Indonesia pada tahun 1997-1998 lalu, sektor bisnis properti mengalami keterpurukan yang tergolong mendalam sementara sektor usaha mikro dapat tetap mampu berdiri. Usaha mikro pula lah yang mampu tetap mempertahankan Indonesia tidak semakin terpuruk.

Jenis-Jenis LKM di Indonesia

Secara garis besar lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: formal, semi formal, dan non formal. Yang dimaksud formal yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia. Contoh dari yang formal ini adalah divisi keuangan mikro bank besar, seperti: BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin, serta BPR. Selanjutnya adalah semi formal. Semi formal merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya diatur oleh regulator perbankan, tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau di luar dari regulator perbankan. Contoh dari lembaga keuangan semi formal dapat berupa perum pegadaian.

Dan yang terakhir adalah non-formal. Lembaga keuangan sejenis ini tidak memiliki kerangka atau dasar hukum yang jelas. Contoh dari lembaga non formal tersebut adalah Koperasi kredit, Koperasi keuangan serta koperasi simpan pinjam. Lembaga lembaga ini sangat penting pengaruhnya terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah.