PROBLEMATIKA GIZI

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pada Bab VIII tentang Gizi, pada pasal 141 ayat 1 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan program gizi yaitu meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat yang baik menentukan Indeks pembangunan manusia suatu negara. Oleh karena itu pemerintah melalui sektor terkait lebih serius memberikan perhatian pada peningkatan status gizi masyarakat secara menyeluruh.
Hal ini dikarenakan status gizi berhubungan dengan kematian bayi dan balita serta kematian ibu. Angka kematian bayi di Indonesia dewasa ini masih tinggi yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 44 per 1.000 kelahiran hidup. Tingginya angka kematian bayi dan kematian balita tersebut dikarenakan masih ditemukan beberapa masalah kesehatan di masyarakat. Salah satu di antara masalah tersebut adalah kurang energi protein (KEP) pada balita. KEP merupakan salah satu masalah gizi utama pada balita di Indonesia. Ada dua jenis tingkatan KEP, yaitu KEP ringan atau gizi kurang dan KEP berat atau gizi buruk (Depkes RI, 2009).
Penyebab langsung kematian Ibu sebesar 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (SKRT 2001). Penyebab langsung kematian Ibu adalah perdarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Penyebab tidak langsung kematian Ibu antara lain Kurang Energi Kronis/KEK pada kehamilan (37%) dan anemia pada kehamilan (40%).
Ibu hamil yang mengalami KEK sekitar 27,6 % (susenas,1999) serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat terjadinya gizi kurang pada ibu hamil maka hal ini perlu kiranya mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Perdarahan pada persalinan penyebab utamanya adalah anemia. Anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan terkait dengan insidennya yang tinggi dan komplikasi yang dapat timbul baik pada ibu maupun pada janin. Didunia 34% ibu hamil dengan anemia dimana 75 % berada di negara sedang berkembang (WHO, 2005 dalam Syafa, 2010). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil seperti perbaikan asupan gizi, program pemberian besi, dan pemberian preparat besi jauh sebelum merencanakan kehamilan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut belum memuaskan. Hal ini berarti bahwa selama beberapa tahun ke depan masih tetap akan berhadapan dengan anemia pada ibu hamil.
Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan berbagai masalah kesehatan, diantaranya adalah masalah gizi pada ibu hamil dan balita. Untuk mengukur masalah gizi balita dilakukan pengukuran status gizi pada balita dengan menggunakan ukuran antropometri indeks berat badan berdasarkan umur (BB/U), indeks berat badan berdasarkan tinggi/panjang badan (BB/TB), dan indeks tinggi badan berdasar umur (TB/U). Pada ibu hamil untuk mengetahui status gizinya menggunakan indikator lingkar lengan atas (LILA) dan nilai hemoglobin dalam darahnya selama kehamilan (Kemenkes RI, 2013).
Berdasar hasil riskesdas tahun 2013 di Provinsi DIY adalah prevalensi balita KEP sebesar 19,6% (BB/U), prevalensi balita pendek 37,2 % (TB/U) dan prevalensi balita kurus 11,9 % (BB/TB). Prevalensi ibu hamil (15-49 tahun) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm sebesar 24,2 % dan WUS (15-49 tahun) tidak hamil yang menderita KEK sebesar 20,8%. Masalah anemia pada ibu hamil sebesar 17,6 %, proporsi bayi lahir pendek (< 48 cm) sebesar 28,7%. Untuk prevalensi bayi lahir BBLR sebesar 6,2%. Cakupan vitamin A sebesar 85 %.
Berdasarkan hasil pembinaan gizi masyarakat di Provinsi DIY pada tahun 2014 adalah prevalensi balita gizi kurang (BB/U) sebesar 6,96%, prevalensi balita pendek 22,06% (TB/U) dan prevalensi balita kurus sebesar 12,78%. Masalah anemia pada ibu hamil sebesar 14,89 % dan masalah kurang energi kronis pada ibu hamil sebesar 10,11%. Prevalensi bayi lahir BBLR dan lahir pendek (< 48 cm) sebesar 4,83%. Capaian distribusi vitamin A pada balita 6-59 bulan sebesar 99,21%. Untuk prosentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium adalah 98,52%. Sedangkan untuk bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI secara eksklusif sebesar 70,79%.
Masalah gizi merupakan masalah yang kompleks. Ada beberapa faktor yang bersama sama menjadi penyebab timbulnya penyakit gizi. Faktor-faktor penyebab antara lain faktor diet, faktor sosial, kepadatan penduduk, infeksi, kemiskinan, dan faktor lain seperti pendidikan dan pengetahuan ibu. Oleh karena itu program kesehatan harus seiring sejalan dengan program perbaikan Gizi. Kalau kita berbicara gizi maka tidak terlepas dari pangan. Sehingga untuk menanggulangi masalah gizi tidak bisa terlepas dari perbaikan pola makan penduduk.
Kejadian masalah gizi mengancam kualitas generasi muda bangsa Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu upaya penanggulangan yang serius. Anak yang menderita gizi buruk akan mempengaruhi sumber daya manusia, karena gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Akibat kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan beberapa efek serius seperti kegagalan pertumbuhan fisik serta tidak optimalnya perkembangan dan kecerdasan. Akibat lainnya adalah terjadinya penurunan produktivitas, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit yang akan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian (Soekirman, 2000).
Keadaan gizi masyarakat di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita tahun 2014 diperoleh data status gizi dengan indeks BB/U terdapat balita dengan status gizi : buruk 0,38%, kurang 7,78%, baik 88,64 % dan lebih 3,20%. Untuk hasil pemantauan status gizi dengan indeks TB/U terdapat balita dengan status gizi : sangat pendek 2,79 %, pendek 9,42 % dan normal 85.96 %. Hasil pemantauan status gizi balita dengan indikator BB/TB, terdapat balita dengan status gizi sangat kurus 0,06 %, kurus 3,34%, normal 91,30 % dan gemuk 5,30 %. Sedangkan untuk prevalensi ibu hamil KEK sebesar 9,66% dan prevalensi ibu hamil anemia sebesar 20,50%.
Kasus gizi di Kabupaten Bantul menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul (ada 17 kecamatan). Jumlah kasus Anemia, KEK, KEP dan pendek di Kabupaten Bantul meningkat setelah dilanda bencana alam gempa bumi tektonik pada bulan Mei tahun 2006 (Dinkes Kabupaten Bantul, 2012). Pengaruh bencana alam gempa bumi mengakibatkan banyak korban jiwa, menghancurkan sebagian besar infrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti bangunan gedung sekolah, puskesmas, irigasi, masjid dan sarana umum lain sehingga salah satu pengaruhnya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan.
Beberapa kebijakan telah disusun dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi. Sejak tahun 1970 pemerintah telah melaksanakan program usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK). Program UPGK adalah kegiatan yang berintikan pendidikan gizi melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang didukung oleh kegiatan lintas sektoral. Pada tahun 1985 kegiatan utama UPGK diintegrasikan dalam kegiatan posyandu. Posyandu yang ada di Kabupaten Bantul saat ini sudah merata ada di setiap dusun (Dinkes Kabupaten Bantul, 2013).
Program penanggulangan masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek selain program UPGK adalah pemberian makanan tambahan dan suplementasi, penyuluhan, pemberian paket pertolongan gizi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dan pemantauan pertumbuhan anak dan kesehatan WUS di posyandu. Kegiatan pemantauan pertumbuhan anak dan kesehatan WUS dilaksanakan oleh ibu-ibu kader. Posyandu bersama-sama dengan remaja karang taruna menjadi wadah yang dibentuk dari swadaya masyarakat berfungsi menampung kegiatan penanggulangan masalah gizi di tingkat dusun. Pembinaan kegiatan penanggulangan masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan sektor terkait.
Berbagai macam program perbaikan gizi sudah lama dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, akan tetapi sampai saat ini masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek masih banyak ditemukan di masyarakat, bahkan meningkat setelah dilanda bencana alam gempa bumi. Ada sebagian masyarakat yang berhasil menanggulangi masalah gizi, tetapi masih ada sebagian besar yang belum berhasil. Adanya fakta masih banyak ditemukan kasus Anemia, KEK, KEP dan pendek menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi belum berhasil dengan optimal.
Kurang optimalnya hasil upaya dalam menanggulangi masalah gizi ini dikarenakan kebijakan program penanggulangan masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek yang dilaksanakan kurang tepat. Proses penyusunan rencana program perbaikan gizi yang disusun belum melibatkan masyarakat secara optimal. Perencanaan program penanggulangan gizi yang disusun sebelum gempa bersifat top down. Perencanaan top down mempunyai kelemahan menempatkan peran pemerintah lebih besar dan kurang memperhatikan kondisi sosial budaya serta sumber daya lokal yang ada di masyarakat, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Selama ini peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek tidak seimbang. Pemerintah berperan sebagai pelaku/subjek pembangunan, sedangkan masyarakat dipandang sebagai objek/sasaran program, sehingga akhirnya masyarakat tergantung pada pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola upaya penanggulangan masalah gizi.
Perencanaan dari bawah (bottom-up) merupakan pendekatan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Kelemahan perencanaan dari bawah (bottom up) adalah kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengenal sumber daya dan potensi lokal serta cara pemecahan masalah. Oleh sebab itu, perlu konsep perencanaan penanggulangan masalah gizi yang dapat menampung aspirasi dari pemerintah dan masyarakat. Perlu ada keseimbangan antara peran masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
Dalam rangka menanggulangi masalah gizi pada WUS dan balita maka di Puskesmas Srandakan dilakukan perubahan strategis dengan strategi pemberdayaan remaja yaitu pembentukan dusun percontohan dalam rangka menanggulangi masalah Anemia, KEK, KEP dan pendek secara terpadu yang pada tahap selanjutnya akan dikembangkan pada dusun lain di wilayah Kecamatan