DPTKK JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah (JATENG)

Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Brebes
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Demak
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Jepara
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kendal
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kudus
Kabupaten Magelang
Kabupaten Pati
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Rembang
Kabupaten Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Salatiga
Kota Semarang
Kota Surakarta
Kota Tegal

DPTP JAWA TENGAH

Daftar Nama Nama Pengurus organisasi Lembaga Generasi Penerus sosial ( GENPENUS ) Tingkat Provinsi,

Wilayah Provinsi JAWA TENGAH

Syarat Menjadi DPTP :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Menyerahkan scanner KTP dan Surat Keterangan Domisili ( semua pengurus ).
  3. Menyerahkan scanner Kartu Keluarga ( semua pengurus )
  4. Menyerahkan scanner Surat Pernyataan Setia dan Taat Terhadap Segala Peraturan dan Keputusan GENPENUS.
  5. Memiliki Jiwa Sosial Yang tinggi.
  6. Memiliki VISI dan MISI yang sama dengan GENPENUS PUSAT.
  7. Menyediakan Tempat atau Ruangan Untuk Jadi Sekretariat DPTP GENPENUS.
  8. Bersedia Membentuk Pengurus GENPENUS Tingkat Propinsi di Wilayahnya. ( yang masih kosong ).
  9. Memiliki Sedikitnya 500 Anggota/aktivis yang tersebar, atau sudah berdiri minimal 5 Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten / Kota  ( 5 Struktur Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten /Kota )  .
  10. Mengajukan Komposisi Pengurus GENPENUS. ke DPP Dengan sedikitnya minimal 16 orang Badan sebagai Berikut :
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara
  4. Divisi Intelejen
  5. Team Investigasi
  6. Divisi Kaderisasi Organisasi
  7. Divisi Pengelolaan Dokumentasi & Arsip.
  8. Divisi Hubungan Antar Lembaga
  9. Divisi Hubungan Kepemerintahan
  10. Divisi Hubungan Masyarakat
  11. Divisi PERS/Media Cyber
  12. Divisi Ekonomi Kerakyatan
  13. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
  14. Divisi Kesejahteraan Sosial
  15. Divisi Advokasi dan Pendamping Publik
  16. Divisi Jaga Bumi dan Lingkungan

Badan Pengurus yang lainnya bisa menyesuaikan dengan Tugas dan Fungsinya di tiap tiap wilayah.