USAHA & UPAYA BADAN

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam Melakukan Aktivitanya Kami menyelenggarakan beberapa usaha dan kegiatan, meliputi:

  1. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

  • memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
  • meningkatkan peran serta Masyarakat sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk :

  • diagnosis dan pemberian motivasi;
  • pelatihan keterampilan;
  • pendampingan;
  • pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
  • peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  • supervisi dan advokasi sosial;
  • penguatan keserasian sosial;
  • penataan lingkungan; dan/atau
  • bimbingan lanjut.

 Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, dengan kriteria sbb:

  • berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  • keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
  • keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
  • keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

2. Rehabilitasi Sosial  

 Rehabilatasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. 
Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam bentuk:

  • motivasi dan diagnosis psikososial;
  • perawatan dan pengasuhan;
  • pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  • bimbingan mental spiritual;
  • bimbingan fisik;
  • bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  • pelayanan aksesibilitas;
  • bantuan dan asistensi sosial;
  • bimbingan resosialisasi;
  • bimbingan lanjut; dan/atau
  • rujukan.

3. Perlindungan Sosial  

 Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Perlindungan Sosial ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. 

Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui:

  1. bantuan sosial;
  2. advokasi sosial; dan/atau
  3. bantuan hukum.


Jenis bantuan langsung yang dapat diberikan, berupa:

  1. sandang, pangan, dan papan;
  2. pelayanan kesehatan;
  3. penyediaan tempat penampungan sementara;
  4. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
  5. uang tunai;
  6. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
  7. penyediaan kebutuhan pokok murah;
  8. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
  9. penyediaan pemakaman.

4.  Jaminan Sosial 

 Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan Sosial dimaksudkan untuk :

  • menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
  • menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
  • Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan. Sedangkan bagi keluarga pahlawan nasional dapat diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.

DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Setiap orang memiliki hak untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam segi jasmani, rohani dan sosial. Pemenuhan hak anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Namun pada kenyataanya, tidak semua orang mampu memenuhi hak anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orang orang disekelilingmya selaku penanggung jawab kesejahteraan ini bisa digantikan oleh lembaga pengganti posisi orang tersebut yang memiliki fungsi dan peranan yang sejenis. Kami merupakan dan ingin menjadi salah satu alternatif pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi orang – orang terlantar tersebut. Adapun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteran sosial ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang baik .

Nilai-nilai Dasar dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial adalah nilai-nilai yang menjadi sumber untuk menentukan arah serta sasaran usaha Kesejahteraan Sosial. Nilai-nilai tersebut antara lain:

  • Pancasila, Pancasila merupakan sumber formal yang utama karena sila-sila Pancasila merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai dasar lainnya.
  • Religius, dalam praktek nilai religius mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat amal, sedekah dan lain sebagainya, secara umum disebut dengan karitas.
  • Sosial Budaya, nilai-nilai sosial budaya mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kemanusiaan dan kegotongroyongan atau kebersamaan. Istilah umum yang berkembang untuk usaha kesejahteraan sosial, jenis ini disebut istilah filantropis.
  • Profesional Nilai Profesional merupakan landasan bagi pelaksana usaha-usaha kesejahteraan yang ilmiah. Kebutuhan terhadap adanya usaha-usaha kesejahteraan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan hasil diagnosis terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dianggap bermasalah.

Profesi yang berkaitan langsung dengan usaha kesejahteraan sosial adalah Profesi Pekerjaan Sosial. Hubungan antara usaha kesejahteraan sosial dengan Pekerjaan Sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Selain itu, landasan hukum pelayanan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang Undang dan aturan aturan tersendiri, diantaranya : Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas),
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,

Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Sosial tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
  2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,
  3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana,
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (TAS)
  5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,
  6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,
  7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang,
  8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
  9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial,
  10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia,
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat,
  12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial,
  13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya,
  14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
  15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
  17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,

Dan masih banyak Peraturan Peraturan lainnya yang belum bisa kami paparkan disini yang mungkin dapat menjadi Landasan Bidang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya landasan hukum diatas maka Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memiliki kedudukan yang jelas dimata hukum dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.

DPTKD SIMEULUE

Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta nomor kode pos (postcode / zip code) pada Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Republik Indonesia.

Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Kota/Kabupaten : Simeulue

1. Kecamatan Alapan / Alafan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Alapan / Alafan di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Lafakha (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lamerem (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Langi (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lewak (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lhok Dalam (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lhok Paoh (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lubuk Baik (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Serafon (Kodepos : 23893)

2. Kecamatan Salang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Salang di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Along Jaya (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Bunga (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Ganang Pusako (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Jaya Baru (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Karya Bakti (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Kenangan Jaya (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Lalla Bahagia (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Meunafah (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Mutiara (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Nasreuhe (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Padang Unoi (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Panton Lawe (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Suak Manang (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Tameng (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Tamon (Kodepos : 23893)
– Kelurahan/Desa Ujung Salang (Kodepos : 23893)

3. Kecamatan Simeulue Barat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simeulue Barat di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Amabaan (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Babul Makmur (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Batu Ragi (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Lamamek (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Layabaung (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Lhok Bikhao (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Lhok Makmur (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Malasin (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Miteum (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Sanggiran (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Sembilan (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Sigulai (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Sinar Bahagia (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Ujung Harapan (Kodepos : 23892)

4. Kecamatan Simeulue Tengah
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simeulue Tengah di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Amarabu (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Borengan (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Bubuhan (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Dihit (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Kampung Aie (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Kuta Batu (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Kuta Inang (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Kuta Padang (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Lakubang (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Lamayang (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Lambaya (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Latak Ayah (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Latitik (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Lauke (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Laure-E (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Luan Sorip (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Putra Jaya (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Sebbe (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Sibuluh (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Situfa Jaya (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Suak Baru (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Ujung Padang (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Wel Wel (Kodepos : 23894)
– Kelurahan/Desa Wellang Kum (Wel Langkom) (Kodepos : 23894)

5. Kecamatan Simeulue Timur
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Simeulue Timur di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Abail (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Air Dingin (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Air Pinang (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Amaiteng Mulia (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Ameria Bahagia (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Batu Batu (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Busung Indah (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Ganting (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kahat (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kota Batu (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kuala Makmur (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Labuah (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Lanting (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Lasikin (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Linggi (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Lugu (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Matan Urung (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Nancawa (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Pulau Siumat (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Sefoyan (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Simpang Abail (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Sinabang (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Situbuk (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Sua Sua (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Suak Buluh (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Suka Jaya (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Suka Karya (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Suka Maju (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Ujung Tinggi (Kodepos : 23891)

6. Kecamatan Teluk Dalam
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Dalam di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Babussalam (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Bulu Hadik (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Gunung Putih (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kuala Bakti (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kuala Baru (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Luan Balu (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Lugu Sek Bahak (Sebahak) (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Muara Aman (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Sambay (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Tanjung Raya (Kodepos : 23891)

7. Kecamatan Teupah Barat
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teupah Barat di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Angkeo (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Awe Kecil (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Awe Seubal (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Bunon (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Inor (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Laayon (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Lantik (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Laubang (Leubang) (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Leubang Hulu (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Maudil (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Naibos (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Nancala (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Pulau Teupah (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Salur (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Salur Lasengalu (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Salur Latun (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Silengas (Kodepos : 23892)
– Kelurahan/Desa Sital (Kodepos : 23892)

8. Kecamatan Teupah Selatan
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teupah Selatan di Kota/Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Alus Alus (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Ana Ao (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Badegong (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Batu Ralang (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Blang Sebel (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Kebun Baru (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Labuhan Bajau (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Labuhan Bakti (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Labuhan Jaya (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Lataling (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Latiung (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Pasir Tinggi (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Pulau Bengkalak (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Seuneubok (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Suak Lamatan (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Trans Baru (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Trans Jernge (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Trans Maranti (Kodepos : 23891)
– Kelurahan/Desa Ulul Mayang (Manyang) (Kodepos : 23891)