PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

  • Menyempurnakan program perlindungan sosial

  • Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

  • Pemberdayaan masyarakat, dan

  • Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga kelompok kerja, masing-masing: 

  • Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Bantuan Sosial 
  • Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Jaminan Kesehatan 
  • Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi & Pendapatan

Program Penanggulangan Kemiskinan
Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :

  • Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
  • Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:

  • Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
  • Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
  • Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
  • Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
  • Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
  • Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
  • Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
  • Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
  • Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
  • Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :

  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
  • Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
  • Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
  • Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :

  • Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
  • Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
  • Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
  • Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;


e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :

  • Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
  • Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
  • Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
  • Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
  • Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

 

Syarat Utama Penerima Bantuan PSJ

SYARAT UTAMA

PENERIMA BANTUAN DANA

PROGRAM SEJAHTERA BERSAMA

  1. Wajib Mentaati Konstitusi Organisasi GENPENUS.
  2. Wajib Menjaga Nama Baik Dan Membela Kehormatan Organisasi.
  3. Wajib Menjalankan Tugas dari Organisasi Generasi Penerus Sosial.
  4. Wajib Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hasil Keputusan Musyawarah Organisasi.
  5. Wajib Bersedia menyerahkan salinan/FC Scanner KTP/SIM dan Kartu Keluarga ( KK) dan Pas Photo ukuran 2X3 ( untuk pembuatan kartu identitas Anggota GENPENUS, ke email genpenus@gmail.com atau data@genpenus.id
  6. Wajib Bersama sama Mereferensikan, Membina, Calon Anggota Lain untuk mendapatkan Hak yang sama ( minimal 5 orang Anggota dalam 1 ( satu ) Kecamatan di wilayah kecamatan masing masing anggota .
  7. Wajib Bersama sama Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan rasa kekeluargaan di dalam Organisasi.
  8. Wajib Membayar Iuran Keanggotaan dan Donasi sesuai ketentuan Organisasi.
  9. Wajib Bersama sama Melaksanakan aktivitas Bakti social Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan di Sekitar wilayah sekretariat Organisasi dan Lingkungan lainnya di wilayah masing masing Anggota, meliputi ; Pembersihan GOT/Saluran Air, Pembuangan Limbah Industri dan sejenisnya, Pembasmian Rumput, Penghujauan, Penataan Lingkungan, dan sejenisnya. Aktivitas ini dilaksanakan Pada Hari Sabtu atau hari Minggu Pada Minggu Pertama Setiap Bulannya.
  10. Wajib Bersama sama Melakukan Pembinaan / Pelatihan untuk para generasi muda dalam bidang Keagamaan, Sosial, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Informasi Teknologi ( ITE ), Keterampilan Usaha Kecil Menengah dan Bisnis online serta pengembangan bakat para generasi muda, serta hal lain yang dianggap perlu dengan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan sesuai Bidang bidang yang berkaitan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin pada tanggal 10 atau tanggal 11 Pada setiap Bulannya.
  11. Wajib Bersama sama Melakukan kegiatan Bimbingan wirausaha / Pengambangan Usaha Kecil dan atau UMKM untuk masyarakat umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 januari atau 16 januari, 15 atau 16 Mei, dan Tanggal 15 atau 16 September pada tahun berjalan. dengan para pembina atau narasumber dari para relawan atau petugas yang terkait yang akan ditentukan pada lembaran surat lain.
  12. Wajib Bersama sama melaksanakan Kegiatan Sosial Pemberian Kebutuhan Pangan untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya golongan masyarakat yang dikategorikan berada dibawah garis kemiskinan, Meliputi ; Pemberian Sembilan Bahan Pokok, yang Layak dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu, sesuai kemampuan ORGANISASI. Kegiatan Sosial ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 atau 6 Agustus pada setiap tahunnya.
  13. Wajib Bersama sama Memberikan Bantuan social berupa Alat alat Tulis, Perlengkapan Sekolah, dan sejenisnya khusus untuk Para peserta didik di tingkat SD dan SLTP yang statusnya adalah anak anak Yatim Piatu dan anak jalanan. sesuai kemampuan ORGANISASI. Pemberian Bantuan ini akan dilaksanakan Pada awal Tahun ajaran ajaran Sekolah setiap tahunnya.
  14. Wajib Bersama sama Memberikan Bantuan Berupa kebutuhan Makanan Pokok, Pakaian yang layak, dan sejenisnya yang dianggap perlu dan layak khusus untuk orangtua ( jompo ). sesuai kemampuan ORGANISASI. Agenda Kegiatan ini akan dilaksanakan Pada tanggal 10 Nopember pada setiap tahunnya.
  15. Wajib Bersama sama Melakukan Kegiatan Lain yang dianggap Perlu dalam bentuk sosial sesuai kemampuan ORGANISASI. yang bermanfaat bagi Masyarakat umum dan tentunya tetap mengindahkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumahtangga ORGANISASI serta sesuai dengan norma dan aturan hukum Negara kesatuan republic Indonesia.

Jika semua Syarat dan Kewajiban Diatas Terpenuhi

( Minimal Poin 1 s/d Poin 10 )

maka anda Berhak atas BANTUAN

melalui Progran sejahtera Bersama

Jika ada yang Kurang Jelas, silahkan Konsultasikan pada kami klik DISINI

BADAN USAHA PERS

BADAN USAHA PERS

If the media are to be free from government, they have to be organized as a market, not a state, system, and if they are to serve fully democracy, the should be staffed by professionalis seeking to be accurate, impartial and informative” (James Curran, Media And Democracy, Routledge, 2011)

 

 1.      Pembukaan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menentukan perusahaan pers harus berbadan hukum atau berbentuk badan hukum (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers). tanpa menyebutkan jenis badan hukum tertentu, misalnya perseroan terbatas (PT). Menurut hukum, cq. undang-undang, ada bermacam-macam (jenis-jenis) badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, BH. Pendidikan). Di masa Hindia Belanda (sampai beberapa waktu setelah merdeka masih berlaku) selain PT (waktu itu disebut NV sebagai singkatan dari Naamloze Vennootschap) yang diatur dalam KUH Dagang (WvK), ada juga badan hukum lain yang diatur dalam IBW (Indische Bedrijfswet) dan ICW (Indische Comptabiliteitswet). Badan hukum menurut IBW, antara lain, seperti jawatan kereta api, perusahaan telegraf dan telepon, sedangkan badan hukum menurut ICW (undang-undang keuangan negara) yaitu perusahaan air minum. Dalam ICW pula kita menemukan penegasan bahwa negara, adalah badan hukum. Di masa Hindia Belanda, ada pula badan hukum khusus untuk gereja (kerkstaat). Demikian, sekedar mengenali aneka ragam badan hukum yang ada dan pernah ada di Indonesia. Pada saat inipun ada berbagai undang-undang yang mengatur badan hukum di tanah air kita. Ada UU PT, UU Koperasi, UU Yayasan, UU BUMN, dan BUMD, UU Perguruan Tinggi. Suatu ketika (sebelum diubah menjadi PT), perusahaan minyak Pertamina, merupakan badan hukum tersendiri.

 2.      Praktek Badan Usaha Pers

Setiap tahun, Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers (Dewan Pers) melakukan – antara lain – pendataan perusahaan pers. Diperoleh data, belum semua perusahaan pers berbadan hukum. Masih ada yang berbentuk Firma (Fa) atau CV (Commanditer Vennootschap). Baik menurut hukum maupun doktrin, Fa dan CV di Indonesia hingga saat ini bukan badan hukum. Dengan demikian, secara formal, perusahaan pers semacam ini belum memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 1999. Persoalannya: “Apakah memang harus berbadan hukum dan mengapa harus berbadan hukum?”. (diuraikan di bawah).

 3.      Perusahaan Pers Harus atau Tidak Harus Berbadan Hukum

Ada etikat baik, pembentuk UU No. 40 Tahun 1999 mengharus-kan perusahaan pers berbentuk badan hukum (sudah semestinya):

Pertama; per definisi: “Perusahaan adalah kegiatan ekonomi untuk mencari atau memperoleh laba atau keuntungan”. Satu-satunya motif perusahaan adalah motif ekonomi dan motif ekonomi tidak lain mencari dan memperoleh laba. Perusahaan pers sebagai perusahaan (bedrijf, interprise) tidak mungkin luput dari motif itu. Lebih-lebih lagi, perkembangan pers sebagai industri atau sebagai usaha ekonomi.

Kedua; bentuk badan hukum, akan memberikan kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum yang lebih pasti. Hubungan hak dan kewajiban, baik kedalam maupun keluar lebih memiliki dasar dan kepastian. Hal ini akan lebih menjamin perusahaan pers melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang tidak akan merugikan pihak lain. Lebih lanjut, bentuk badan hukum diharapkan memberi kepercayaan (trust) yang lebih besar pada suatu perusahaan pers.

Ketiga; bentuk badan hukum memberi dasar yang lebih kuat suatu perusahaan pers berkembang sebagai suatu perusahaan yang manageble, ekonomis, efektif dan efisien.

Bagaimana kenyataan yang dihadapi?

Pertama; perkembangan teknologi jurnalistik dan jurnalisme tidak selalu “gatuk” (match) dengan kegiatan yang bersifat perusahaan. Apakah yang disebut “citizen journalism” atau semua kegiatan media online merupakan aktifitas perusahaan dan harus diberi bentuk sebagai badan usaha?

Kedua; didapati berbagai kegiatan yang merupakan suatu fungsi jurnalistik (menjalankan semua aktifitas jurnalistik, tetapi bukan suatu perusahaan pers. Pers kampus (pers mahasiswa). Dalam kenyataan, pers kampus (cetak, siaran, atau online) melakukan kegiatan jurnalistik. Bahkan dari cara kerja, acap kali menunjukkan tata kerja profesional. Apakah pers kampus harus menjadi perusahaan pers dan harus diberi bentuk badan hukum? Mungkin ada contoh-contoh lain.

Ada beberapa pilihan. Pertama; pers, semacam pers kampus tidak digolongkan sebagai pers. Mereka tidak perlu tunduk pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Akibatnya, pers semacam pers kampus, tidak berhak atas perlindungan yang diatur kode etik, undang-undang pers, dan berbagai jaminan kemerdekaan pers. Setelah tahun 1980-an, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam sejumlah putusan menetapkan terhadap pers kampus tidak berlaku Amandemen Pertama dan membenarkan Rektor (atau pimpinan sekolah) melakukan tindakan terhadap pers kampus (larangan terbit, sensor, breidel). Kedua; melonggarkan kegiatan pers. Pers tidak hanya dilaksanakan oleh atau melalui perusahaan pers. Setiap kegiatan yang memiliki semua kriteria jurnalistik (perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum). Kalau konsep semacam ini dapat diterima, harus ada perubahan UU No. 40 Tahun 1999. Dengan demikian, pers semacam pers kampus adalah pers, karena itu wajib tunduk dan berhak mendapat perlindungan kode etik dan hukum (terutama yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan pers).

 4.      Pilihan Bentuk Badan Hukum Pers

Sebelum mencatat kemungkinan bentuk-bentuk badan hukum pers, perlu terlebih dahulu diingatkan (kembali) mengenai hal-hal berikut:

Pertama; mengenai katagori badan hukum yang dibedakan antara badan hukum publik (publiek rechtspersoon, public corporation atau public legal person atau public legal entity) dan badan hukum keperdataan atau badan hukum privat (privaat rechtspersoon, private legal person atau private legal entity). Badan hukum keperdataan didirikan oleh perorangan (oleh orang atau oleh badan hukum publik atau privat), diatur dan tunduk pada hukum keperdataan dalam arti luas (hukum perdata, dan hukum dagang). Badan hukum publik didirikan oleh badan publik (negara, badan-badan publik otonom), diatur dan tunduk pada hukum publik untuk melaksanakan tugas-tugas publik (state functions).

Kedua; badan hukum adalah subyek hukum (pembentuk hak dan kewajiban hukum) terlepas (terpisah) dari pendiri, anggota, atau penyerta (penanam modal).

Ketiga; badan hukum mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan pendiri, anggota, atau penyerta/penanam modal.

Keempat; pengurus badan hukum hanya sebagai wakil atau mewakili (di dalam atau di luar pengadilan). Karena itu tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh atas nama badan hukum, kecuali dapat dibuktikan pengurus bertindak ketika badan hukum belum disahkan, atau bertindak melampaui wewenang, atau mencari keuntungan pribadi dari kegiatan (usaha) badan hukum.

Untuk menampung berbagai kenyataan seperti perkembangan sitizen journalism, pers kampus (pers mahasiswa), kapasitas permodalan, perusahaan pers dapat memilih berbagai bentuk badan usaha sebagai berikut:

Pertama; tidak merupakan badan usaha karena merupakan bagian dari organisasi publik atau privat, dan tidak ada motif mencari laba. Termasuk kriteria ini adalah pers kampus yang merupakan bagian organik dari universitas (sekalipun otonom), kegiatan jurnalistik tetap oleh perorangan, seperti website atau media online perorangan. Yang perlu diatur adalah sistem pengendalian dan tanggung jawab agar disatu pihak dijalankan dengan kriteria-kriteria jurnalistik, kewajiban mematuhi kode etik (seperti Pedoman Media Siber yang dibuat Dewan Pers bersama penyelenggara media siber).

Kedua; badan usaha yang tidak berbadan hukum baik perorangan (maatschap) atau persekutuan dagang (Firma atau CV). Walaupun tidak berbadan hukum (maatschap, atau CV) adalah badan usaha yang bersifat ekonomi (motif memperoleh laba). Bentuk badan usaha ini untuk menampung keinginan (hasrat) jurnalistik tanpa memerlukan modal yang terlalu besar dan mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan (media) lokal. Namun ada resiko:

(1)          Tidak ada pemisahan dengan kekayaan pribadi pemilik atau semua anggota persekutuan. Setiap kewajiban ekonomi (keuangan) terhadap pihak kedua atau ketiga akan mengenai juga kekayaan pribadi dan pertanggungan renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) yaitu setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perusahaan (tidak ada pembatasan tanggung jawab).

(2)          Karena tidak ada kewaiban hukum memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi (menurut undang-undang), mudah sekali disalahgunakan sebagai satu usaha coba-coba, keisengan, atau alat melakukan perbuatan dengan etikad buruk (ter kwader trouw, bad faith). Apalagi ditopang oleh wartawan abal-abal dan lain-lain semacam itu.

Ketiga; berbentuk badan hukum. Ada beberapa pilihan.

(1)          Perseroan Terbatas (PT). Pada saat ini, PT merupakan bentuk yang lazim dikalangan perusahaan pers dan merupakan badan usaha yang berkarakter dan bertujuan ekonomi. Walaupun demikian, sebagai perusahaan pers, wajib menjunjung tinggi fungsi dan tujuan pers sebagai sarana publik. Tanggung jawab yang terbatas (terbagi atau tidak terbagi atas saham) memperkecil resiko pendiri atau peserta. Peluang berkembang lebih besar, apalagi kalau sejak semula telah ditopang modal yang cukup atau besar (secara statuter, modal dasar atau modal statuter secara formal tidak terlalu besar). Bentuk PT lebih mudah meraih kepercayaan publik sebagai badan usaha yang bersungguh-sungguh, disertai pertanggungjawaban yang jelas.

(2)          Koperasi. Koperasi juga usaha yang bersifat ekonomi. Tetapi tidak sekedar bentuk badan usaha ekonomi. Koperasi menurut UUD 1945 dan cita-cita koperasi, adalah sebuah gerakan ekonomi dan sosial rakyat (bukan pemilik modal). Bahkan mengandung pula makna politik. Koperasi sebagai gerakan adalah usaha perubahan ekonomi, sosial, bahkan politik. Bung Hatta mengajarkan, koperasi adalah juga wadah pendidikan politik yaitu wadah menanam tanggung jawab bersama, melaksanakan kedaulatan rakyat secara sehat (pimpiinan koperasi dipilih secara bergilir). Diberbagai negara (seperti di Belanda, negara-negara Skandinavia) menunjuk-kan prestasi yang sangat bagus.

Mungkinkah koperasi menjadi wadah perusahaan pers? Sangat mungkin. Koperasi adalah badan hukum dan tata cara mendirikan sederhana. Sejak awal koperasi mengharuskan partisipasi orang banyak (pendiri minimal 22 orang).

Badan hukum koperasi dapat lebih menjamin misi idiil pers sebagai sarana publik, dan berkembang serentak, baik sebagai sarana ekonomi maupun sosial. Sayang sekali, saya belum pernah mendengar perusahaan pers yang berbentuk koperasi (mungkin saya salah).

(3)          Yayasan. Suatu usaha atau kegiatan pers yang semata-mata bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dapat meng-gunakan bentuk yayasan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, kalau ada pers dimiliki atau diterbitkan yayasan, tidak boleh bersifat komersial. Tetapi apabila penerbitan itu secara substantif sangat berwibawa (memiliki otoritas) dapat memperoleh kompensasi(bukan harga ekonomi) yang memadai. Pada saat ini cukup banyak yayasan atau perkumpulan (politik, sosial, ekonomi) yang memiliki penerbitan, tetapi tidak diberi makna sebagai kegiatan pers. Bagi mereka tidak berlaku perlindungan dan jaminan serta kewajiban yang diatur dalam kode etik pers dan peraturan perundang-undangan (?).   

 5.      Penutup

Secara normatif, ada pilihan-pilihan badan hukum perusahaan pers (tidak hanya PT).  Tetapi secara sosiologis (kenyataan), PT yang paling umum dipergunakan. Sebaliknya, Undang-Undang Pers tidak membuka peluang perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Selama UU No. 40 Tahun 1999 masih berlaku, ada  kewajiban hukum, perusahaan pers yang belum berbadan hukum untuk diubah menjadi badan hukum. Tanpa perubahan, berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers. Bagi perusahaan pers yang masih – misalnya berbentuk Fa  atau CV – berubah menjadi badan hukum – seperti PT – lebih memungkinkan, antara lain, perubahan dari pertanggungjawaban tidak terbatas menjadi pertanggungjawaban terbatas.

Namun perlu pula dipikirkan, kemungkinan pers perorangan atau pers yang berkaitan dengan suatu satuan publik (seperti pers kampus), perlu mendapat wadah yang tepat baik untuk kepastian, pertangungjawaban, maupun untuk perkembangan.

Menutup catatan ini, barangkali ada baiknya memperhatikan kutipan dari James Curran di atas dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

“Sekiranya media itu harus bebas dari pemerintah, maka harus diselenggarakan menurut (berdasarkan) sistem pasar bukan sistem (yang ditentukan) negara. Apabila dimaksudkan sepenunya sebagai sarana demokrasi, maka harus diselenggarakan oleh pekerja profesional yang bekerja secara akurat, imparsial, dan informatif”.

 Jakarta, November 2012

Dewan Pers Indonesia

PENGURUS PROVINSI

Daftar Nama Nama Pengurus organisasi Lembaga Generasi Penerus sosial ( GENPENUS ) Tingkat Provinsi :

Untuk melihat Data Nama Anggota dan Pengurus, silahkan Klik Nama Ibu Kota pada tiap tiap Propinsi.

No
Kode 
Nama Provinsi
Nama Ibukota Provinsi
1
11
Aceh
Kota Banda Aceh
2
12
Sumatera Utara
Kota Medan
3
13
Sumatera Barat
Kota Padang
4
14
Riau
Kota Pekanbaru
5
15
Jambi
Kota Jambi
6
16
Sumatera Selatan
Kota Palembang
7
17
Bengkulu
Kota Bengkulu
8
18
Lampung
Kota Bandar Lampung
9
19
Kepulauan Bangka Belitung
Kota Pangkalpinang
10
21
Kepulauan Riau
Kota Tanjung Pinang
11
31
DKI Jakarta
Kota Jakarta Pusat
12
32
Jawa Barat
Kota Bandung
13
33
Jawa Tengah
Kota Semarang
14
34
DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta
15
35
Jawa Timur
Kota Surabaya
16
36
Banten
Kota Serang
17
51
Bali
Kota Denpasar
18
52
Nusa Tenggara Barat
Kota Mataram
19
53
Nusa Tenggara Timur
Kota Kupang
20
61
Kalimantan Barat
Kota Pontianak
21
62
Kalimantan Tengah
Kota Palangkaraya
22
63
Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
23
64
Kalimantan Timur
Kota Samarinda
24
65
Kalimantan Utara
Kota Tanjung Selor
25
71
Sulawesi Utara
Kota Manado
26
72
Sulawesi Tengah
Kota Palu
27
73
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
28
74
Sulawesi Tenggara
Kota Kendari
29
75
Gorontalo
Kota Gorontalo
30
76
Sulawesi Barat
Kota Mamuju
31
81
Maluku
Kota Ambon
32
82
Maluku Utara
Kota Sofifi
33
91
Papua
Kota Jayapura
34
92
Papua Barat
Kota Manokwari

Syarat Menjadi DPTP :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Menyerahkan scanner KTP dan Surat Keterangan Domisili ( semua pengurus ).
  3. Menyerahkan scanner Kartu Keluarga ( semua pengurus )
  4. Menyerahkan scanner Surat Pernyataan Setia dan Taat Terhadap Segala Peraturan dan Keputusan GENPENUS.
  5. Memiliki Jiwa Sosial Yang tinggi.
  6. Memiliki VISI dan MISI yang sama dengan GENPENUS PUSAT.
  7. Menyediakan Tempat atau Ruangan Untuk Jadi Sekretariat DPTP GENPENUS.
  8. Bersedia Membentuk Pengurus GENPENUS Tingkat Propinsi di Wilayahnya. ( yang masih kosong ).
  9. Memiliki Sedikitnya 200 Anggota/aktivis yang tersebar, atau sudah berdiri minimal 5 Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten / Kota  ( 5 Struktur Dewan Pengurus Tingkat Kabupaten /Kota )  .
  10. Mengajukan Komposisi Pengurus GENPENUS. ke DPP Dengan sedikitnya minimal 33 orang Badan sebagai Berikut :
  1. Ketua
  2. – Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Bendahara
  6. – Wakil Bendahara
  7. Divisi Intelejen
  8. – Wakil I Divisi Intelijen
  9. – Anggota Intelijen
  10. Divisi Investigasi
  11. – Wakil Divisi Investigasi
  12. Divisi Kaderisasi Organisasi
  13. – Wakil Divisi Kaderisasi Organisasi
  14. Divisi Pengelolaan Dokumentasi & Arsip.
  15. Wakil Divisi Pengelolaan Dokumen dan Arsip
  16. Divisi Hubungan Antar Lembaga
  17. Wakil Divisi Hubungan Antar Lembaga
  18. Divisi Hubungan Kepemerintahan
  19. – Wakil Divisi Hubungan Kepemerintahan
  20. Divisi Hubungan Masyarakat
  21. – Wakil Divisi Hubungan Masyarakat
  22. Divisi PERS/Media Cyber
  23. – Wakil Divisi PERS/Media Cyber
  24. Divisi Ekonomi Kerakyatan
  25. – Wakil Divisi Ekonomi kerakyatan
  26. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
  27. – Wakil Divisi Pendidikan dan Pelatihan
  28. Divisi Kesejahteraan Sosial
  29. – Wakil Divisi Kesejahteraan Sosial
  30. Divisi Advokasi dan Pendamping Publik
  31. – Wakil Divisi Advokasi dan Pendamping Publik
  32. Divisi jaga Bumi dan Lingkungan Hidup
  33. – Wakil Divisi Jaga Bumi dan Lingkungan Hidup

Badan Pengurus yang lainnya bisa menyesuaikan dengan Tugas dan Fungsinya di tiap tiap wilayah.

Dewan Pengurus Tingkat Provinsi Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua aktivitas yang dilakukan pada struktural Tingkat Kota-Kabupaten pada wilayah masing masing.

Sekilas Tentang website Genpenus.id

Genpenus.ID merupakan salah satu website Lembaga Generasi Penerus sosial ( GENPENUS ) yang dikelola oleh badan pengurus dan difungsikan sebagai salah satu alat Pengelolaan data anggota genpenus, alat Komunikasi, dan sebagai sarana publikasi secara nyata di dunia maya.

Genpenus.id Terdaftar di Pandi dengan Domain ID:PANDI-DO702268 sejak tanggal 16 Maret Tahun 2016 Jam 14:32:52 UTC. Dan juga telah terdaftar secara resmi di PSE kementerian komunikasi dan Informatika Sejak 12  Oktober  2016 Jam 14:26:04 dengan Nomor Tanda Daftar : 00129/DJAI.PSE/10/2016, dengan Detail Gambaran Teknis Sebagai berikut :

Website Lembaga Generasi Penerus Sosial

Lingkup Bidang : Lembaga Sosial

Semua data yang diberikan oleh anggota dalam proses pendaftaran akan dijaga kerahasiannya dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga.

Lingkup Pelayanan Publik :

  1. Pelayanan informasi tentang aktivitas Lembaga generasi penerus sosial.
  2. Menampilkan berbagai artikel yang akan dijadikan bahan pembelajaran untuk publik.
  3. Pelayanan pendaftaran keanggotaan organisasi GENPENUS.
  4. Penyimpanan Data keanggotaan
  5. Perhitungan FEE Remunerasi anggota secara otomatis.

 

Dokumen Lingkup Pelayanan Publik :

  1. Photo
  2. KTP/SIM
  3. Kartu keluarga

 

System Pelayanan :

  1. Setiap Orang yang ingin menjadi anggota GENPENUS, Wajib melakukan pengisian Formulir pendaftaran Yang telah disediakan pada halaman website genpenus.id/registrasi dengan benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Sebelum melakukan pendaftaran menjadi anggota Genpenus, setiap orang diwajibkan memahami semua ketentuan ketentuan yang tercantuk dalam halaman pedaftaran dan wajib menyetujui Nota kesepakatan keanggotaan.
  3. Setelah mengisi Formulir dan Melakukan KLIK pada Link/Tombol REGISTRASI, Maka data calon anggota akan terkirim kedalam datadbase genpenus.id
  4. Setiap anggota yang telah mengirimkan Biodatanya dinyatakan telah SIAP SEPAKAT Mematuhi semua aturan GENPENUS termasuk AD/ART, Peraturan Organisasi dan Kesepakatan keanggotaan.
  5. Setiap anggota akan mendapatkan email pemberitahuan keanggotaan yang berisi informasi LOGIN, peraturan genpenus dan dokumen penting yang wajib disimpan, dibaca, dipelajari dan dipahami.
  6. Setiap anggota yang telah melakukan pendaftaran, diwajibkan melakukan pembayaran iuran keanggotaan sebesar Rp.51.000 ( Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ) untuk jangka waktu keanggotaan selama 12 Bulan.
  7. Perlu diketahui Biaya iuran keanggotaan akan digunakan untuk operasional organisasi, Pembuatan KTA dan Pakaian PDL masing masing anggota.
  8. Setiap anggota yang sudah melakukan Pendaftaran wajib melakukan LOGIN pada URL genpenus.id/memberarea dan wajib melakukan AKTIVASI dengan melakukan KLIK pada tulisan VERIFIKASI di halaman member area.
  9. Bagi anggota yang telah melakukan Pembayaran iuran keanggotaan akan mendapakan Hak Hak anggota sesuai yang tercantum pada halaman HAK dan KEWAJIBAN anggota.
  10. Bagi anggota yang telah melakukan pembayaran iuran keanggotaan, selain akan mendapatkan KTA dan Baju, anggota tersebut juga akan mendapatkan Komisi Remunerasi Rp.10.000 Apabila ada calon anggota yang melakukan pendaftaran melalui link website replika miliknya dan melakukan AKTIVASI keanggotaan dengan membayar iuran keanggotaan Rp.51.000.
  11. Bagi anggota yang tidak melakukan pembayaran iuran keanggotaan tidak akan mendapatkan KTA dan Baju, namun hanya akan mendapatkan Komisi Remunerasi Rp.1.000 Apabila ada calon anggota yang melakukan pendaftaran melalui link website replika miliknya.
  12. Selain mendapatkan Fasilitas di genpenus.id setiap anggota juga berkesempatan mendapatkan Bantuan melalui program sejahtera bersama pada situs bansos.id
  13. Didalam halaman memberarea terdapat beberapa menu :
  • Home,

Halaman depan area keanggotaan, di halaman ini terdapat ringkasan informasi keanggotaan, meliputi : Profile GENPENUS, Visi dan Misi organisasi, Maksud dan Tujuan Organisasi, Anggaran Rumah Tangga Program Belajar dan Berkarya, Program Kerja GENPENUS, Hak dan Kewajiban Anggota, LINK WEBSITE Replika, Nomor Kartu Tanda Anggota, data pengunjung web replika, data Rekrutment, Total Remunerasi, data FEE/Komisi/Remunerasi dan Status Keanggotaan.

  • Profil,

Halaman ini terdapat data data anda sebagai anggota, halaman ini berpungsi untuk melakukan perubahan data apabila terjadi kesalahan penulisan dalam melakukan pendaftaran, disini juga setiap anggota dapat melakukan upload Photo.  

  • Laporan,

Halaman Laporan Berisikan data informasi Jumlah FEE / Komisi / Remunerasi setiap bulannya.  

  • Banner,

Pada halaman banner, Terdapat Link website replika, Banner Link web replika yang dapat dijadikan sebagai sarana promosi dalam perekrutan keanggotaan.  

  • Klien,

Halaman Klien menampilkan Data Data anggota yang telah melakukan pendaftaran melalui link website replika anda.

  • Jaringan,

Halaman ini menampilkan Nama Nama anggota yang telah berhasi melakukan pendaftaran pada website Replika anda  

  • Download

Pada Halaman download anda dapat melakukan download berbagi informasi, dan buku elektronik tentang berbagai peluang organisasi.

  • Aktivasi / Upgrade

Halaman untuk melakukan aktivasi

  • Logout

untuk keluar dari halaman member area.

 

  1. System Replika/affiliasi ini kami buat sebagai support kepada semua anggota agar bisa bersama sama belajar dan berkarya untuk kepentingan bersama, masyarakat dan negara Republik Indonesia.
  2. Untuk memperbanyak komisi remunerasi, sebar luaskan web replika anda di berbagai media, dan ajaklah orang orang terdekat di sekitar anda untuk bergabung bersama genpenus dan melakukan pendaftaran melalui link web replika anda.
  3. Komisi remunerasi ini kami berikan kepada anda sebagai tanda ucapan terimakasih atas partisipasi saudara dalam pengembangan organisasi genpenus ini.

 

Bagi anda yang belum memahami tentang genpenus dan atau ada perihal yang mau disampaikan, silahkan langsung menghubungi kami melalui layanan support di www.cs.genpenus.com

 

Terimakasih atas kepercayaan anda pada kami dan terimakasih atas Kerjasamanya.

 

 

 

 

DPTKD KOTA SABANG

Berikut ini adalah daftar nama-nama Kelurahan / Desa dan Kecamatan beserta nomor kode pos (postcode / zip code) pada Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Republik Indonesia.

Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
Kota Administrasi/Kotamadya : Sabang

1. Kecamatan Sukajaya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukajaya di Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Ie Meulee (Kodepos : 23521)
– Kelurahan/Desa Ujong Kareung (Kareueng) (Kodepos : 23521)
– Kelurahan/Desa Cot Ba’U (Kodepos : 23522)
– Kelurahan/Desa Cot Abeuk (Kodepos : 23523)
– Kelurahan/Desa Anoi Itam (Kodepos : 23524)
– Kelurahan/Desa Balohan (Kodepos : 23525)
– Kelurahan/Desa Jaboi (Kodepos : 23526)
– Kelurahan/Desa Beurawang (Kodepos : 23527)
– Kelurahan/Desa Keunekai (Kodepos : 23528)
– Kelurahan/Desa Paya (Kodepos : 23529)

2. Kecamatan Sukakarya
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukakarya di Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) :
– Kelurahan/Desa Kota Atas (Kodepos : 23511)
– Kelurahan/Desa Kota Bawah Barat (Kodepos : 23512)
– Kelurahan/Desa Kota Bawah Timur (Kodepos : 23513)
– Kelurahan/Desa Aneuk Laot (Kodepos : 23514)
– Kelurahan/Desa Krueng Raya (Kodepos : 23515)
– Kelurahan/Desa Paya Seunara (Kodepos : 23516)
– Kelurahan/Desa Batee Shok (Kodepos : 23517)
– Kelurahan/Desa Iboih (Kodepos : 23518)