UPAYA KESEHATAN

 AKTIVITAS

Dalam hirarki peraturan perundangan di Negara kita diatur bahwa jenis dan hiraki peraturan dan perundangan adalah sbb: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;         

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;   

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

 g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (UU no 12 tahun 2011).

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU Kesehatan).

Dalam Bidang Kesehatan maka ada tiga (3) peraturan perundangan yang menjadi muara untuk merumuskan komponen upaya kesehatan di Indonesia, yaitu UU Kesehatan no 36 tahun 2009, Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, dan Peraturan Presiden no 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sayangnya ketiga sumber rujukan ini tidak konsisten satu sama lain sehingga konsep pembangunan upaya kesehatan menjadi rancu,dan menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan swasta dalam melaksanakan pembangunan upaya kesehatan.

Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam perumusan konsep Upaya kesehatan  maka UU Kesehatan membagi tahapan Konsep Pembangunan upaya Kesehatan dalam dua konsep dasar, yaitu Upaya Kesehatan dan Sumber daya Kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi kesehatan..

Secara khusus dipasal 48 menyatakan bahwa  penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus didukung oleh Sumber Daya Kesehatan. Ada 17 kegiatan Upaya Kesehatan dalam UU yaitu : 

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kesehatan tradisional;

c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 

e. kesehatan reproduksi;     

f. keluarga berencana; 

g. kesehatan sekolah;        

h. kesehatan olahraga;    

i. pelayanan kesehatan pada bencana;  

j. pelayanan darah;   

k. kesehatan gigi dan mulut;

l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;  

m. kesehatan matra;

n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

o. pengamanan makanan dan minuman;     

p. pengamanan zat adiktif; dan/atau 

q. bedah mayat.

Semua Upaya kesehatan diatas harus dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan. Dimana ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang sayangnya belum dibuat hingga saat ini.

Sumber Daya Kesehatan mempunyai empat (4) komponen utama, yaitu: Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan/ Obat, dan Teknologi/Produk Teknologi. Untuk Sumber Daya Tenaga Kesehatan Pemerintah berkewajiban mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.  Namun sayangnya baik PP perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan Undang Undang Tenaga Kesehatan diatas sampai saat ini belum dibuat oleh Kementrian Kesehatan.

Sumber Daya kedua adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  Menurut jenis pelayanannya  maka Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi  fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan; dan  fasiltas pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat diatas terdiri dari 3 tingkatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama; pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan  pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Fasilitas pelayanan kesehatan diatas dapat dilaksanakan baik oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.  Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih rinci mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan ini akan  diatur dengan Peraturan Pemerintah yang juga belum dibuat hingga kini.

Sumber Daya Kesehatan ketiga adalah Perbekalan Kesehatan terutama obat, dimana Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Sumber Daya Kesehatan keempat ialah Teknologi dan Produk Teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit. Pemerintah diwajibkan membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.

Pembentukan lembaga akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (yang juga belum ada). Dengan kata lain, UU Kesehatan mempersaratkan bahwa komponen Upaya Kesehatan mempunyai  17 jenis kegiatan upaya kesehatan, yang pelaksanaannya harus didukung oleh 4 Sumber Daya Kesehatan, yakni, Tenaga Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, Perbekalan kesehatan, dan teknologi/produk teknologi kesehatan.

Sayangnya pelaksanaan UU Kesehatan ini akan sulit dilaksanakan karena dasar pelaksanaan tentang sumber daya kesehatan ini, baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Undang Undang belum ada yang dibuat selama 5 tahun setelah UU Kesehatan ini disahkan. Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (PP 38 tahun 2007) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan, dan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.   Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan  pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah Pusat diatas.

Ada tigapuluh satu (31)Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,  salahsatu diantaranya Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Setiap bidang urusan pemerintahan terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.  Rincian lebih lanjut pembagian dari sub bidang Kesehatan dan/atau sub sub bidang diatur lebih lanjut dalam SK Menkes no 922 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota.

 

Related Posts

Tinggalkan Balasan




informasi hasil pencarian google, yahoo, bing, tentang seo, kontak, alamat, SMS center, facebook, twitter, google Plus, Line, whatsapp, Instagram, telegram, youtube, Donasi, sumbangan, Donatur, Relawan, Dewan Pengurus Pusat, Badan Kesejahteraan Sosial, Badan pendidikan dan pelatihan, Badan Pers Media Cyber, Badan Ekonomi Kerakyatan, Badan Advokasi Publik, Forum Komunikasi dan Konsultasi, Berbagi Rezeki antar sesama, Program Sejahtera Bersama, forum tanya jawab, apa yang kamu pikirkan, ORGAN, LEMBAGA, BADAN, WAKIL WAKIL MASYARAKAT, UNDANG UNDANG, PUTUSAN PUTUSAN, ATURAN ATURAN, PERNAK PERNIK UNIK, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN SOSIAL, PENGENDALIAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN SOSIAL, PENDAMPINGAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN MASYARAKAT, BISNIS DAN USAHA, BUMI & LINGKUNGAN, EKONOMI RAKYAT, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, JURNALIS & CYBER MEDIA, SEJARAH, SENI & BUDAYA, DUNIA PENDIDIKAN, TEKNOLOGI INFORMATIKA, situs Pulsa gratis Dunia maya Website Lembaga Generasi Penerus Sosial GENPENUS Belajar dan Berkarya Untuk Kepentingan Bersama , Masyarakat dan Negara . Pusat Layanan Berita Informasi Organisasi, Lembaga, Badan Usaha, Wakil Rakyat, Undang Undang, Peraturan, keputusan, Unik, Menarik, Kesejahteraan, Penaggulangan, Pengendalian, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan, Pendampingan, Berita, Bantuan, Kesehatan, Masyarakat, Bisnis, Usaha, Bumi, Lingkungan, Ekonomi, Politik , Hukum, Keamanan, Jurnalis, Media cyber, Sejarah, Seni, Budaya, Pemuda, Pendidikan, Teknologi, Informatika, aktivitas GENPENUS pusat, pendidikan, latihan, aplikasi online terbaik, organisasi terbaik, lsm terbaik, lembaga terbaik, ormas terbaik, orsos terbaik, lsm, ormas, organisasi , lembaga sosial , organisasi sosial, ekonomi, keuangan, lembaga pendidikan, website organisasi terbaik dan terpercaya di indonesia.