DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

 JAMINAN SOSIAL, KENDALI SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN SOSIAL, PERATURAN ORGANISASI, PERATURAN PEMERINTAH, PERLINDUNGAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, UNDANG UNDANG

Setiap orang memiliki hak untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam segi jasmani, rohani dan sosial. Pemenuhan hak anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Namun pada kenyataanya, tidak semua orang mampu memenuhi hak anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orang orang disekelilingmya selaku penanggung jawab kesejahteraan ini bisa digantikan oleh lembaga pengganti posisi orang tersebut yang memiliki fungsi dan peranan yang sejenis. Kami merupakan dan ingin menjadi salah satu alternatif pilihan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan bagi orang – orang terlantar tersebut. Adapun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteran sosial ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang baik .

Nilai-nilai Dasar dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial adalah nilai-nilai yang menjadi sumber untuk menentukan arah serta sasaran usaha Kesejahteraan Sosial. Nilai-nilai tersebut antara lain:

  • Pancasila, Pancasila merupakan sumber formal yang utama karena sila-sila Pancasila merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai dasar lainnya.
  • Religius, dalam praktek nilai religius mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat amal, sedekah dan lain sebagainya, secara umum disebut dengan karitas.
  • Sosial Budaya, nilai-nilai sosial budaya mendasari usaha-usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kemanusiaan dan kegotongroyongan atau kebersamaan. Istilah umum yang berkembang untuk usaha kesejahteraan sosial, jenis ini disebut istilah filantropis.
  • Profesional Nilai Profesional merupakan landasan bagi pelaksana usaha-usaha kesejahteraan yang ilmiah. Kebutuhan terhadap adanya usaha-usaha kesejahteraan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan hasil diagnosis terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dianggap bermasalah.

Profesi yang berkaitan langsung dengan usaha kesejahteraan sosial adalah Profesi Pekerjaan Sosial. Hubungan antara usaha kesejahteraan sosial dengan Pekerjaan Sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Selain itu, landasan hukum pelayanan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang Undang dan aturan aturan tersendiri, diantaranya : Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas),
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,

Peraturan Pemerintah tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat,
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Sosial tentang Kesejahteraan Sosial:

  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
  2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,
  3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana,
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (TAS)
  5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,
  6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil,
  7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang,
  8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial,
  9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial,
  10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia,
  11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat,
  12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial,
  13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya,
  14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
  15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,
  17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,
  18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana,

Dan masih banyak Peraturan Peraturan lainnya yang belum bisa kami paparkan disini yang mungkin dapat menjadi Landasan Bidang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya landasan hukum diatas maka Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memiliki kedudukan yang jelas dimata hukum dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.

INFORMASI TERKAIT

Tinggalkan Balasan




informasi hasil pencarian google, yahoo, bing, tentang seo, kontak, alamat, SMS center, facebook, twitter, google Plus, Line, whatsapp, Instagram, telegram, youtube, Donasi, sumbangan, Donatur, Relawan, Dewan Pengurus Pusat, Badan Kesejahteraan Sosial, Badan pendidikan dan pelatihan, Badan Pers Media Cyber, Badan Ekonomi Kerakyatan, Badan Advokasi Publik, Forum Komunikasi dan Konsultasi, Berbagi Rezeki antar sesama, Program Sejahtera Bersama, forum tanya jawab, apa yang kamu pikirkan, ORGAN, LEMBAGA, BADAN, WAKIL WAKIL MASYARAKAT, UNDANG UNDANG, PUTUSAN PUTUSAN, ATURAN ATURAN, PERNAK PERNIK UNIK, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN SOSIAL, PENGENDALIAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN SOSIAL, PENDAMPINGAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL, KESEHATAN MASYARAKAT, BISNIS DAN USAHA, BUMI & LINGKUNGAN, EKONOMI RAKYAT, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, JURNALIS & CYBER MEDIA, SEJARAH, SENI & BUDAYA, DUNIA PENDIDIKAN, TEKNOLOGI INFORMATIKA, situs Pulsa gratis Dunia maya Website Lembaga Generasi Penerus Sosial GENPENUS Belajar dan Berkarya Untuk Kepentingan Bersama , Masyarakat dan Negara . Pusat Layanan Berita Informasi Organisasi, Lembaga, Badan Usaha, Wakil Rakyat, Undang Undang, Peraturan, keputusan, Unik, Menarik, Kesejahteraan, Penaggulangan, Pengendalian, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Perlindungan, Pendampingan, Berita, Bantuan, Kesehatan, Masyarakat, Bisnis, Usaha, Bumi, Lingkungan, Ekonomi, Politik , Hukum, Keamanan, Jurnalis, Media cyber, Sejarah, Seni, Budaya, Pemuda, Pendidikan, Teknologi, Informatika, aktivitas GENPENUS pusat, pendidikan, latihan, aplikasi online terbaik, organisasi terbaik, lsm terbaik, lembaga terbaik, ormas terbaik, orsos terbaik, lsm, ormas, organisasi , lembaga sosial , organisasi sosial, ekonomi, keuangan, lembaga pendidikan, website organisasi terbaik dan terpercaya di indonesia.