KEADILAN INTERVERSI SOSIAL

 KENDALI SOSIAL, REHABILITASI SOSIAL

Intervensi sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS lain yang diselenggarakan pemerintah, tidak luput dari isu ketidakadilan. Ketika pemerintah menggulirkan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, penyaluran beras miskin dan program keluarga harapan (PKH), sebagian masyarakat yang merasa berhak atas bantuan tersebut bereaksi keras. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah padahal memenuhi kriteria yang ditentukan. Kecemburuan pun terjadi ketika menyaksikan sendiri liputan televisi, dimana para penerima bantuan sosial bukan dari Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Hal tersebut memberi informasi, bahwa intervensi sosial yang selenggarakan pemerintah bagi kelompok tidak beruntung masih diwarnai ketidakadilan. Orang yang miskin tidak memperoleh pelayanan, dan sebaliknya yang tidak miskin memperoleh pelayanan. Hal ini bukan rahasia lagi. Karena berbagai diskusi dan hasil-hasil riset yang pernah dilakukan berbagai pihak terkait program pemerintah, ada penegasan isu “program tidak tepat sasaran”. Kondisi yang demikian itu harus direspon dengan cepat oleh pemerintah, agar potensi konflik sosial di tengah masyarakat akibat dari perasaan diperlakukan tidak adil, dapat dikendalikan sedini mungkin.

Sumber ketidakadilan dalam intervensi sosial tersebut, salah satunya adalah data yang tidak valid. Penyelenggara program lalai melakukan updating data, padahal data yang digunakan sudah mengalami mutasi karena perubahan status, pindah domisili atau meninggal dunia. Ketersediaan data penerima manfaat tidak dapat dianggap sederhana. Sebagus apa pun program, apabila sasaran penerima manfaatnya tidak tepat, maka implementasi program dapat dipastikan tidak akan efektif dan efisien.

Ketika memasuki ranah yang lebih dalam, yaitu program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE atau RS RTLH, gambaran ketidakadilan dapat ditemukan pada program tersebut. Untuk KUBE dengan anggota 10 orang memperoleh bantuan stimulan modal usaha sebesar Rp. 20 juta, atau rasio 1 (satu) orang menerima bantuan Rp. 2 juta rupiah. Besarnya bantuan stimulan tersebut sama mulai dari Aceh sampai Papua. Padahal, harga eceran setempat dan transportasi setiap wilayah berbeda-beda. Maka dapat dikalkulasi, bahwa KUBE yang produktif atau maju dapat ditemukan di wilayah jawa. Sebaliknya, jangan berharap banyak di wilayah timur ditemukan KUBE yang maju.

Begitu pula pada RS RTLH, program ini pun alokasi anggarannya dirancang sama mulai dari Aceh sampai Papua, yaitu Rp. 10 juta per unit rumah. Sama dengan alokasi anggaran KUBE, sistem pengggaran RS RTLH tidak mempertimbangkan harga eceran setempat dan transportasi yang berbeda-beda di setiap wilayah. Padahal, program ini menghendaki setelah dilaksanakan RS RTLH, keluarga miskin menempati rumah layak huni. Untuk wilayah jawa, dana bantuan Rp 10 juta memang cukup untuk memperbaiki rumah menjadi layak huni. Tetapi bulm cukup untuk wilayah kalimantan, sulawesi dan wilayah timur.

Kemudian, atas nama perluasan jangkauan pelayanan, pada program ASLUT bagi lanjut usia terlantar dari bantuan sebesar Rp. 300.000, pada tahun 2012 dikurangi menjadi Rp. 200.000. Untuk diketahui, bahwa penerima ASLUT adalah lanjut usia sangat miskin, atau tinggal bersama keluarga sangat miskin serta tidak sedikit yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sama dengan sistem penganggaran pada KUBE dan RS RTLH, alokasi anggaran pada ASLUT digeneralisasi dari Aceh sampai Papua. Tentu saja besarnya bantuan tersebut masih jauh dari rasional, apabila disandingkan dengan permasalahan dan kebutuhan riil yang dihadapi lanjut usia terlantar.

Dari pencermatan terhadap kegiatan tersebut dapat diperoleh informasi, bahwa sumber ketidakadilan secara tidak sadar dibangun oleh penyelenggara program. Penyelenggaran program menempatkan besaran anggaran bantuan stimulan untuk kemudahan dalam perencanaan. Cara-cara demikian itu mengabaikan kelayakan bantuan yang disalurkan, dan outcome yang dikehendaki. Perencana dan penyelenggaran kegiatan kelihatannya hanya mengukur kinerjanya dari indikator output atau realisasi fisik dan keuangan.

Fokus praktik pekerjaan ssoial adalah keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial ini dicirikan dengan kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terakses dengan pelayanan sosial dan mampu mengembangkan potensinya dalam kehidupan sosial. Apabila keberfungsi sosial disepakati menjadi ukuran kinerja program, maka masih sulit mengatakan bahwa intervensi sosial yang diselenggarakan pemerintah sudah efektif mencapai tujuan.

Related Posts

Tinggalkan Balasan